Indonesian (ID)English (United Kingdom)

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

February 2012
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

JAJAK PENDAPAT

Efektifkah Bantuan Konsultasi BKN?
 

STATISTIK KUNJUNGAN

05416803
Statistik created: 2012-02-05T05:14:20+07:00
PT Askes Menjadi BPJS Tanpa Mengurangi Layanan
Kamis, 02 Februari 2012 15:19

Jakarta-Humas BKN, Transformasi PT Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan diharapkan tidak mengurangi layanan kesehatan bagi PNS. BPJS kesehatan yang diterapkan mulai 1 Januari 2014 ini  adalah berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno ketika membuka Sosialisasi Peningkatan Manfaat...

[selengkapnya]
 
Moratorium CPNS Hendaknya Dipahami dengan Menyeluruh
Rabu, 01 Februari 2012 11:00

Jakarta-Humas BKN, Moratorium Penerimaan CPNS hendaknya dipahami dengan menyeluruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan Moratorium penerimaan CPNS ini  adalah upaya pemerintah dalam melakukan penataan pegawai di instansi-instansi pemerintah dan bukan  sekadar penundaaan penerimaan CPNS. Hal ini ditegaskan oleh Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro saat melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Serang di Ruang Rapat lantai 1...

[selengkapnya]
 
BKN Berwenang Menetapkan NSP di bidang Kepegawaian
Rabu, 01 Februari 2012 10:58

Jakarta-Humas BKN, Sebagai instansi yang bertugas melakukan Manajemen PNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berwenang menetapkan Norma Standard dan Prosedur (NSP) di bidang Kepegawaian.  NSP ini termasuk tentang kenaikan pangkat dan batas usia pensiun (BUP) bagi PNS yang diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 2 tahun 2011.  Informasi ini disampaikan Kepala Subbagian...

[selengkapnya]
 
BKN Tegaskan: Tak Terkoneksi SAPK, Kebutuhan Kepegawaian Tak Dilayani
Selasa, 31 Januari 2012 14:00

Jkt-Humas BKN, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian (Inka) Yulina Setyawati N.N., kembali menegaskan instansi pusat dan daerah yang tidak terkoneksi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), maka BKN tidak akan melayani pemrosesan kebutuhan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi. Demikian disampaikan Yulina saat menjadi pembicara dalam Rakor Teknis Bidang Kepangkatan  dan Mutasi, Senin (30/1), di Hotel ...

[selengkapnya]
 
Tindak Lanjut Terhadap Tenaga Honorer Masih Menunggu PP
Kamis, 26 Januari 2012 13:40

Jakarta-Humas BKN,  Tindak lanjut yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap tenaga honorer masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai tenaga honorer.  Tindak lanjut ini berupa pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara.  Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Hum...

[selengkapnya]
 

PERATURAN TERBARU

PERATURAN BERSAMA MORATORIUM CPNS

PERATURAN BERSAMA MENPAN & RB, MENDAGRI dan MENKEU Tentang Penundaan Sementara Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

[selengkapnya]
 
PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010

PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

[selengkapnya]
 
PERKA BKN Nomor 20 Tahun 2010

PERKA BKN Nomor 20 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer

[selengkapnya]
 

BULETIN TERBARU