23
Apr

153 Peserta Inpassing JFK Lewati Uji Kompetensi dari BKN

Foto: Mia

Jakarta – Humas BKN, Usai dinyatakan lulus tahapan administrasi berdasarkan usulan yang disampaikan instansi masing-masing, sejumlah 153 peserta inpassing/penyesuaian Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK) yang berasal dari instansi pusat dan daerah mengikuti uji kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi Pembina JFK.

Berlangsung selama dua hari dimulai sejak tanggal 23 – 24 April 2019 di Kantor Pusat BKN Jakarta, peserta inpassing JFK secara bertahap mengikuti rangkaian tes berbasis computer assisted test (CAT) sampai dengan wawancara yang diselenggarakan BKN melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (Pusbinjak). Pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan lanjutan dari Surat BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi tanggal 18 Februari 2019.

Foto: Mia

Rangkaian seleksi peserta inpassing JFK yang meliputi jabatan Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur sepenuhnya dilakukan merujuk pada Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Inpassing/Penyesuaian, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan JKF kepada PNS yang memenuhi syarat diangkat ke dalam JFK. Ketetapan ini diteruskan dari Peraturan MenPANRB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkaan PNS melalui inpassing.

Menanggapi jumlah JFK yang meningkat secara signifikan, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto menilai semakin banyak PNS yang menduduki jabatan fungsional sehingga pengelolaan SDM fungsionalnya membutuhkan strategi khusus agar hak-hak pemangku JFK ini dapat terpenuhi di samping melakukan pengembangan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Analis Kepegawaian di BKN Pusat pada Senin, (22/04/2019).

Haryomo juga menyinggung soal penetapan angka kredit melalui pengumpulan dokumen (paper-based) dapat ditransformasi ke dalam sistem, misalnya dengan mengimplementasikan monitoring usul penetapan angka kredit lewat sistem aplikasi e-Dupak yang ada saat ini. des/mia