Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
KemenPAN-RB, BKN, LAN dan ANRI Laporkan Pelaksanaan Program 2012 dan Rencana 2013
Rabu, 30 Januari 2013 13:47

Jakarta-Humas BKN, Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS, Sistem seleksi baru PNS dengan Computer Assisted Test (CAT) serta penetapan kebutuhan PNS (Analisis Jabatan, Analilis Beban Kerja, dan Perencanaa) merupakan beberapan hal yang menjadi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2013. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar saat memaparkan rencana aksi pelaksanaan program/kegiatan kementerian pada acara Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB, Kepala BKN, LAN dan ANRI, Selasa (29/1). Pada kesempatan yang sama, Azwar Abubakar juga menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya juga sedang menyusun dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Selain penjelasan terkait program tahun 2013, rapat itu juga membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2012 keempat instansi tersebut.

 

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar (dua dari kiri) menyampaikan pemaparan terkait pelaksanaan program 2012 dan rencana program 2013 yang didampingi Wakil Menteri PAn-RB dan para kepala instansi dibawah koordinasi KemenPAN-RB

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa ini juga diwarnai dengan berbagai pertanyaan terkait honorer, penempatan dalam jabatan dan juga data PNS seluruh Indonesia. Menanggapi pertanyaan salah satu anggota dewan terkait apakah pemerintah mempunyai data PNS yang lengkap, maka Kepala BKN Eko Sutrisno menjawab bahwa perlu adanya kerjasama dari daerah-daerah. Hal ini dikarenakan pejabat Pembina kepegawaian di daerah mempunyai kewenangan untuk memindahkan PNS yang ada di daerahnya. “Pengelolaan PNS berbeda dengan Anggota TNI. Jika TNI mempunyai satu Panglima yang bertanggung jawab berkaitan dengan anggotanya, akan tetapi PNS mempunyai 600 panglima yakni para kepala daerah yang berwenang mengangkat, memberhentikan dan memindahkan PNS di daerahnya,” jelas Eko Sutrisno. Lebih lanjut Eko Sutrisno menegaskan bahwa dengan adanya itikad kepala daerah untuk menyampaikan kondisi PNS di daerahnya, data PNS yang lengkap dan akurat tentu akan mudah dimiliki.

Selain dua pejabat diatas, rapat juga dihadiri Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo, Kepala LAN Agus Dwiyanto dan Kepala ANRI M. Asichin serta para pejabat dari keempat instansi tersebut. Dalam kesimpulan akhir, pada intinya Komisi II DPR RI menerima laporan keuangan dari ketiga instansi dan mengapresiasi semua program yang sudah berjalan dan meminta untuk melaksanakan program yang belum terlaksana. Masing-masing instansi sampai 31 Desember 2012 telah menyampaikan penyerapan anggaran ke DPR RI dengan rincian : KemenPAN-RB 77,11%, BKN 86,17 %, LAN 85,64 % dan ANRI 81,18 %. fuad