04
Apr

Bantu Percepat Proses Teknis PTDH PNS Tipikor, BKN Keluarkan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dengan KPK, Kemendagri, dan KemenPANRB

Medan – Humas Kanreg VI BKN, Deputi BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) Otok Kuswandaru kembali menyampaikan progress tindaklanjut penjatuhan putusan pemberhentian terhadap PNS terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ia mengingatkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi mempunyai kewajiban mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) segera setelah proses hukum PNS terlibat tipikor berstatus final/tetap.

“Secara teknis BKN juga telah mengeluarkan sistem aplikasi pengawasan tipikor yang datanya teintegrasi dengan KemenPANRB, Kemendagri, dan KPK untuk membantu proses PTDH yang dilakukan instansi,” imbuh Deputi Wasdalpeg BKN dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Netralitas dan Disiplin ASN pada Kamis, (04/04/2019) di Hotel Santika Medan.

Sementara untuk netralitas ASN, Deputi Wasdalpeg BKN dalam beberapa kesempatan juga selalu menekankan agar ASN bersikap objektif, tidak bias, dan bebas dari kepentingan. Menurutnya, larangan pemberian dukungan kepada calon kepala daerah dan calon presiden/wakil presiden baik secara langsung maupun lewat aktivitas media sosial menjadi poin penting yang harus diingat ASN.

Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota wilayah sumatera beserta beberapa perwakilan dari pulau jawa dan Kalimantan, Sekretaris PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan bahwa dalam mewujudkan netralitas ASN, integritas harus di tempatkan di tahta teratas.“Mari kita bersama-sama menguatkan komitmen dan hati dalam menegakkan netralitas dan disiplin ASN,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa untuk menciptakan birokrat yang berkompeten serta memiliki daya saing global dimulai dari saat proses seleksi CPNS dengan menggunakan metode CAT BKN merupakan tahap awal dalam menjaring ASN yang berintegritas. des/Ipr