28
Mar

Belanja TI Instansi Meroket, Pemerintah Canangkan SPBE Nasional Terintegrasi

Jakarta – Humas BKN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyoroti anggaran belanja teknologi informasi (TI) di lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, banyaknya sistem aplikasi tidak menentukan proses layanan yang dilakukan berjalan dengan baik, malah bisa memungkinkan terjadinya inefisiensi sekaligus pemborosan anggaran.

Dalam paparannya pada Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada Kamis, (28/03/2019) di Hotel Bidakara Jakarta, Bambang secara khusus menyinggung soal urgensi penerapan SPBE terintegrasi. “Lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah sebaiknya tidak berlomba-lomba belanja TI, karena akan berdampak pada pemborosan anggaran dan disintegrasi sistem aplikasi, sebaliknya menempatkan anggaran secara efisien sesuai program prioritas,” terangnya.

Pada kegiatan penyerahan evaluasi yang juga dihadiri Sekretaris Utama BKN dan Direktur Pengolahan Data Kepegawaian BKN tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam sambutannya menyatakan mendukung penuh realisasi SPBE terintegrasi di seluruh lingkup instansi pusat dan daerah. Ia menilai adanya inefisiensi jika seluruh instansi pemerintah membuat sistem elektroniknya masing-masing. “Untuk merealisasikan SPBE terintegrasi ini, pastikan setiap layanan yang dibangun memiliki standar, bagaimana bisa terpadu jika tidak berstandar,” imbuhnya.

Berbicara inefisiensi sistem pemerintahan elektronik saat ini, Menteri PANRB Syafruddin juga memaparkan potret faktual implementasi sistem berbasis elektronik yang ada di 616 instansi pusat dan daerah. Ia menyebutkan pencanangan SPBE nasional ditargetkan rampung pada tahun 2020 dengan menyasar tiga aspek utama meliputi kebijakan, tata kelola, dan layanan. Untuk realisasi SPBE terintegrasi ini, pemerintah membentuk tim koordinasi SPBE nasional yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, KemenPANRB, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dari hasil evaluasi SPBE 2018 yang telah dilakukan tim SPBE nasional, pada kesempatan tersebut Wapres RI secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada sejumlah instansi baik di lingkup pusat, daerah, dan Kepolisian atas penerapan SPBE yang dinilai telah berjalan baik. des