05
Apr

Berlangsung Februari – Maret 2019, P2K BKN Petakan 980 Pejabat Pengawas Papua dan Papua Barat

Jakarta – Humas BKN, Penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pengawas di Papua dan Papua Barat melalui program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) Tahun yang digelar pada Februari – Maret 2019 telah berakhir. Menutup kegiatan P2K BKN di wilayah Papua Barat, Kepala BKN Bima Haria Wibisana berkesempatan menyerahkan langsung hasil penilaian Pejabat Pengawas. Penyerahan berlangsung di kantor Gubernur Papua Barat pada 29 Maret 2019 dan diterima oleh Sekretaris Daerah di tujuh Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan P2K BKN.

Sementara untuk titik wilayah Papua, penyerahan hasil pemetaan 589 Pejabat Pengawas di 10 wilayah Provinsi Papua dilakukan di Kantor Regional (Kanreg) IX BKN Jayapura pada Kamis, (04/04/2019) oleh Kepala Pusat Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN. Pada kesempatan ini, Assessor Utama SDM Aparatur BKN, Usman Gumanti mengapresiasi sinergitas Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya untuk Papua dan Papua Barat atas kerjasamanya sepanjang program P2K BKN 2019 berlangsung.

“Hal itu dibuktikan dengan tingginya tingkat partispasi peserta yang mencapai 98% untuk 17 titik lokasi penyelengaraan kegiatan P2K BKN 2019 di wilayah Papua dan Papua Barat. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 980 dari target 1.000 orang dan yang menyelesaikan semua tes sebanyak 975 orang, sehingga total hasil penilaian yang diserahkan untuk 17 lokasi sebanyak 975 laporan hasil penilaian individu profile potensi dan kompetensi pejabat pengawas, untuk itu kami atas nama BKN mengucapkan terima kasih atas sinegitas ini. Semoga hasil ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua dan Papua Barat” ungkap Usman.

Kepala Kanreg IX BKN Jayapura, Paulus Dwi Laksono juga berharap Pemda dapat memanfaatkan hasil profiling potensi dan kompetensi ini sebagai bahan pengembangan dan peningkatan kompetensi di wilayah masing-masing. Menurutnya, pentingnya penilaian potensi dan kompetensi bagi Pejabat Pengawas di wilayah Papua mengingat minim sekali pelaksanaan kompetensi pada jenjang jabatan Pengawas, berbeda halnya dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memang diwajibkan dilakukan penilaian kompetensi baik dalam rangka pengisiaan jabatan maupun untuk tujuan pemetaan. (des/boent)