15
Mei

BKN dan Ombudsman Usut Kasus Pengaduan Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Perwakilan Ombudsman berkunjung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengklarifikasi perihal pengaduan kepegawaian. Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Aidu Tauchid, Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN, Warli, Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdal) Bidang Kode Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Wilayah II Hari Sunarso, Kasubdit Wasdal Bidang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Ning Sugiarti serta perwakilan sejumlah unit teknis BKN. Acara berlangsung di Ruang Data Gedung I lantai II BKN, Senin (14/05/2018).

Perwakilan Ombudsman memaparkan 8 kasus kepegawaian yang dilaporkan publik kepada Ombudsman di antaranya terkait tenaga honorer, kesalahan pertimbangan teknis (Pertek) pemberhentian dan perihal Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS). Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Aidu Tauchid dalam rapat tersebut menegaskan hingga saat ini perihal kasus tenaga honorer di Kementerian Agama (Kemenag) yang berstatus Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS, tidak dapat ditetapkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) oleh BKN.

Sementara itu terkait kasus Pertek pemberhentian serta PUPNS Kasubdit Pertek Pensiun PNS, Kusen Kusdiana menjelaskan bahwa terkait kedua hal tersebut sudah terdapat penyelesaian. BKN hanya mengeluarkan Pertek berdasarkan usulan dari instansi masing-masing pengusul untuk dapat ditindaklanjuti oleh BKN. dey