09
Jul

BKN Gelar Rapat Bahas Solusi Permasalahan Kepegawaian Kabupaten Aceh Timur

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja (Wasdal Gatrakin) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Rapat Pembahasan Permasalahan Kepegawaian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Selasa (09/07/2019). Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Struktural dari BKN, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur hingga Indonesia Crisis Center (ICC), digelar dengan maksud mendapatkan solusi atas permasalahan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Aceh Timur dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Angkatan XXVIII Tahun 2010.

Paryono menjelaskan bahwa kronologi permasalahan tersebut berawal dari pembukaan seleksi CPNS Pemerintah Daerah (Pemda) dari PTT Kementerian Kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda untuk menyampaikan usulan. (foto: don)

Direktur Wasdal Bidang Gatrakin, Paryono menjelaskan bahwa kronologi permasalahan tersebut berawal dari pembukaan seleksi CPNS Pemerintah Daerah (Pemda) dari PTT Kementerian Kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda untuk menyampaikan usulan. Sementara kondisi di Pemda Kab. Aceh Timur mengalami kendala keterlambatan usulan yang menyebabkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2017 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) terbit Januari 2018. Padahal PTT Kementerian Kesehatan yang berjumlah 441 orang tersebut telah diberhentikan dari PTT dan tidak menerima gaji sejak Maret 2017. “Permasalahannya, para PTT dari Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan ini tetap bekerja dan melaksanakan tugas seperti biasa tanpa menerima gaji sejak Maret hingga Desember 2017,” ujar Paryono.

Kepala Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan BKN, Achmad Setiyanto menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Instansi Pusat gajinya dibebankan kepada APBN, begitu pula dengan PNS pada Instansi Daerah yang gajinya dibebankan kepada APBD. Selain itu, sebagai salah satu dasar hukum guna penyelesaian permasalahan tersebut dapat mengacu pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. “Permasalahan tersebut merupakan hak pegawai yang terabaikan dan faktanya para PTT tetap melaksanakan tugas setelah diberhentikan, hal ini dapat menjadi peluang untuk dapat menyelesaikan permasalahan,” ujarnya.

Melalui rapat tersebut, Direktur Wasdal Bidang Gatrakin merekomendasikan para pihak untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, sehingga menghasilkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. kaw