17
Mei

BKN Rekomendasikan Pemberhentian Terhadap Sejumlah Kasus Pelanggaran Disiplin

Jakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dalam pra sidang kali ini mengupas 23 kasus ASN terlibat pelanggaran disiplin, yang terdiri dari 18 kasus tidak masuk kerja dan 5 kasus lainnya berupa tindakan penipuan, penyalahgunaan narkotika, sampai dengan penyalahgunaan jabatan.

Pada pra sidang yang berlangsung Jumat, (17/05/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta, rapat yang dipimpin oleh Kepala BKN selaku Sekretaris Bapek itu memberi rekomendasi untuk memperkuat penjatuhan hukuman disiplin (HD) berupa pemberhentian terhadap 19 kasus pelanggaran dari total 23 kasus yang dibahas.

Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Ditjen Per-UU Kementerian Hukum dan HAM, serta Dewan Pengurus Nasional KORPRI, ada sejumlah jenis penjatuhan HD yang disarankan yakni meliputi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS) sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selengkapnya mengenai jenis HD dapat dilihat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur mengenai HD ringan berupa teguran lisan atau tulisan, HD sedang berupa penurunan pangkat sampai dengan HD berat berupa pemberhentian.

Kasus disiplin ASN berupa tidak masuk kerja yang masih mendominasi hingga saat ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 Angka 11 PP 53/2010 perihal mentaati ketentuan jam kerja yang harus dipenuhi PNS. des