22
Agst

Cari Tahu Soal Formasi Kepegawaian, DPRD Kalteng Audiensi ke BKN

Jakarta – Humas BKN, Dengan adanya rencana pemerintah melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap II pada tahun 2019, sejumlah perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sambangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menanyakan soal pengusulan formasi.

Rombongan DPRD Kalteng diterima secara langsung oleh Deputi BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) Otok Kuswandaru, didampingi Direktur Wasdalpeg Bidang Gaji, Tunjangan, dan Kinerja Pegawai Paryono melalui forum Audiensi yang berlangsung pada Kamis, (23/8/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Dalam diskusi audiensi tersebut, salah satu anggota DPRD Kalteng dari fraksi Demokrat bernama Rudi menanyakan soal mekanisme penyusunan formasi CPNS dan P3K yang harus dilakukan masing-masing instansi sebelum diusulkan ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), termasuk BKN sebagai instansi pelaksana teknis seleksi CPNS dan P3K.

Menanggapi pembahasan tersebut, Deputi Wasdalpeg Otok menekankan soal ketersediaan anggaran instansi. Ia menerangkan bahwa hal mendasar yang perlu diperhitungkan oleh instansi dalam hal ini daerah perlu memperhatikan soal persentase belanja pegawai di daerahnya. Menurutnya pengusulan formasi selain berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi (Anjab dan ABK), juga harus berorientasi kepada komposisi anggaran di daerah, di mana DPRD berperan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada kesempatan yang sama, pihak DPRD Kalteng juga sempat menanyakan soal pengaturan tunjangan kinerja pegawai. Menjawab itu, Direktur Wasdalpeg Bidang Gatrakin Paryono memberikan gambaran tentang indikator pemberian tunjangan kinerja yang selama ini dilakukan di instansi pusat, termasuk di BKN. Paryono menerangkan tentang konsep penilaian berbasis reformasi birokasi (RB) yang diberlakukan untuk mengukur tingkat atau persentase sistem remunisasi instansi.