27
Des

Delapan Tantangan Kinerja RB di Lingkungan Instansi Pemerintah

Ciawi-Humas BKN, Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan RB 2018, terdapat delapan tantangan kinerja reformasi birokrasi (RB) di lingkungan BKN khususnya dan instansi pemerintah pada umumnya. Demikian disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) BKN Supranawa Yusuf di penghujung Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2018 serta Outlook Program dan Kegiatan TA 2019 di Pusbang ASN BKN, Ciawi, Bogor pada Kamis (27/12/2018).

Sestama BKN menjabarkan kedelapan tantangan kinerja RB tersebut secara terperinci, meliputi: Pertama, pengintegrasian kinerja organisasi dengan program RB; Kedua, menurut Sestama yaitu percepatan penerapan Zona Integritas (ZI) atau Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “ZI harus diterapkan pada seluruh unit kerja, bukan hanya pada unit tertentu sebagai pilot project. Penerapnnya perlu percepatan,” ujar Sestama.

Tantangan yang ketiga, menurut Sestama berupa peningkatan share vision kepada seluruh elemen organisasi. “Hal itu penting, agar seluruh elemen bergerak dalam satu visi dan misi untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi sekaligus RB,” tandasnya.
Sementara itu tantangan keempat berupa kepastian seluruh layanan terinternalisasi dengan penerima layanan.

Selanjutnya yang kelima, Sestama melanjutkan bahwa review definisi kinerja baik pada tingkat kelembagaan dan unit kerja masih menjadi tantangan RB yang harus diselesaikan pada 2019 mendatang. Sestama meneruskan bahwa tantangan keenam yaitu masih perlunya penetapan pola penilaian kinerja individu SDM yang selaras terhadap kinerja organisasi.

“Tantangan ketujuh, yakni kinerja RB selalu menuntut untuk dilakukan review dan penyempurnaan roadmap RB. Roadmap tersebut harus terintegrasi dengan Restra 2020 – 2025,” kata Sestama. Sementara tantangan terakhir, menurut Sestama yaitu mengelola agen perubahan. “Pengelolaannya harus sesuai PermenPANRB Nomor 17 tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan di Instansi Pemerintah,” papar Sestama.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, sebagai supporting unit, Kesekretariatan Utama BKN akan menerapkan manajemen HRD berdasarkan merit system, perencanaan program dan anggaran, pemenuhan infrastruktur dengan skala prioritas kinerja, manajamen bidang informasi dan komunikasi, dan pengukuran akuntabilitas program. bal