10
Sep

Evaluasi Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN: Kolaborasi BKN dan Instansi jadi Kunci Percepatan

“Peneguhan kewenangan BKN dalam NSPK manajemen ASN ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tata kelola manajemen ASN”. Deputi BKN Bidang Wasdalpeg – Otok Kuswandaru. Dok. Des

Jakarta – Humas BKN, Tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dinyatakan secara jelas melalui UU 5/2014 tentang ASN Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 48. Melalui tugas ini, Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada BKN untuk melaksanakan penegakan NSPK tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdalpeg) Otok Kuswandaru saat membuka rapat kerja pembahasan evaluasi kinerja Wasdalpeg bersama Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka), Direktur Pengolahan Data Kepegawaian dan beberapa Kepala Kantor Regional BKN yang berlangsung Senin, (9/9/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Soal capaian pelaksanaan dan pengawasan NSPK hingga saat ini, Deputi Wasdalpeg mengatakan peneguhan kewenangan BKN dalam NSPK manajemen ASN ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tata kelola manajemen ASN di seluruh lingkup instansi pusat dan daerah berjalan sesuai koridor NSPK kepegawaian ASN. Ia juga menjelasakan bahwa percepatan pelaksanaan NSPK dapat dilakukan secara preventif dan represif yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan langsung.

Kepala Kanreg VI BKN Medan English Nainggolan

Namun untuk merealisasikan tugas pengawasan NSPK ini, Deputi Wasdalpeg menyampaikan bahwa BKN tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu berkolaborasi dengan institusi pemerintah baik di bidang ASN maupun bidang penegakan hukum. Berjalan atau tidaknya penegakan NSPK ini menurutnya juga ditentukan komitmen bersama seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik di tingkat pusat dan daerah.

Menanggapi masukan soal percepatan pengawasan NSPK berbasis sistem, Deputi Sinka Suharmen menyatakan BKN perlu bergerak cepat membangun sistem Wasdalpeg yang bisa dipakai seluruh instansi sehingga BKN tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan PPK instansi.

Dalam forum rapat kerja ini Kedeputian Wasdalpeg membuka diskusi untuk menampung usulan guna peningkatan kualitas pengawasan NSPK manajemen ASN. Beberapa saran diberikan oleh Kepala Kanreg VI BKN Medan English Nainggolan, Kepala Kanrge XI BKN Manado Wakiran, Kepala Kanreg BKN II Surabaya Tauchid Djatmiko, dan Kepala Kanreg BKN X Denpasar Bambang. nov/des