12
Feb

Implementasi Sistem Merit melalui Seleksi Terbuka Perlu Dievaluasi

Bandung-Humas BKN, Implementasi sistem merit melalui seleksi terbuka perlu dievaluasi dan dicari solusi melalui sistem merit berbasis talent management atau succession planning. Pernyataan itu merupakan bagian saran yang diberikan Peneliti Madya BKN, Ajib Rakhmawanto saat menjawab pertanyaan penguji dalam Sidang Promosi Doktor Administrasi Publik, Selasa (12/2/2019), di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Ajib mengungkapkan hal itu merujuk pada hasil penelitian yang tertuang dalam Disertasinya berjudul Sistem Merit Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Lebih rinci dalam Disertasinya Ajib mengatakan secara keseluruhan penerapan sistem merit dalam seleksi JPT Pratama di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. “Terdapat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ASN hasil seleksi terbuka JPT yang belum menjalankan tugas jabatannya secara maksimal, khususnya dalam merespons, menganalisis dan mengambil keputusan atau kebijakan terkait tugas jabatan,” jelas Ajib di depan para penguji. Dalam sidang tersebut, Ajib diganjar dengan nilai memuaskan.

Dalam Disertasinya Ajib menuturkan penerapan dan tahapan seleksi JPT Pratama di Pemprov Jawa Tengah sudah mengikuti prosedur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan instansi Pemerintah. “Hal itu dapat dilihat dari adanya pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, seleksi administrasi, persyaratan kualifikasi, tes kompetensi, penilaian prestasi kerja, penelusuran rekam jejak, tes wawancara, tes kesehatan dan psikologi, pengumuman hasil seleksi sampai pengangkatan JPT oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)”. Namun demikian, sambung Ajib, prinsip atau dimensi sistem merit belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. “Dalam tahapan seleksi JPT Pratama Pemprov Jawa Tengah prinsip fairness saja yang sudah diterapkan dengan baik”, sedangkan tes kompetensi, kesesuaian kualifikasi, dan penilaian prestasi kerja masih terdapat kelemahan.

Dalam Disertasinya, Ajib menyampaikan sejumlah saran lain untuk memperbaiki pelaksanaan sistem merit seleksi terbuka JPT Pratama ASN di Pemprov Jawa Tengah, di antaranya : 1. Persyaratan kualifikasi dalam seleksi JPT Pratama ASN di Pemprov Jawa Tengah yang hanya memuat kualifikasi pendidikan dan rekam jabatan terlalu sempit. Seharusnya ada persyaratan kualifikasi lainnya seperti kebutuhan jabatan berupa sertifikasi pelatihan; 2. Diperlukan standar kompetensi sebagai dasar atau tolok ukur kompetensi JPT Pratama ASN. Standar kompetensi merupakan spesifikasi yang memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan jabatannya; 3. Sistem penilaian prestasi kerja calon JPT Pratama ASN, perlu memiliki standar penilaian yang jelas. “Pemprov Jawa Tengah belum memiliki standar penilaian prestasi kerja untuk masing-masing jabatan ASN termasuk JPT. Standar kinerja jabatan diperlukan sebagai tolok ukur dalam menilai prestasi kerja”. Standar, skema dan bentuk penilaian prestasi kerja yang diklasifikasikan atas jenis prestasi kerja dan bobot penilaiannya, sambung Ajib, perlu dibentuk sebagai alat ukur penilaian rekam jejak jabatan. dep