18
Mar

Jadikan Kenaikan Gaji sebagai Motivasi untuk Selalu Memberi Pelayanan Terbaik

Jakarta-Humas BKN, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Haryomo Dwi Putranto mengatakan kenaikan gaji pokok PNS sebanyak kurang lebih rata-rata 5% ini harus dijadikan motivasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Tingkatkan kinerja kita sehingga kinerja birokrasi akan semakin baik dan profesional dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Pernyataan itu disampaikan Haryomo saat menyampaikan arahan selaku inspektur Upacara Bendera yang digelar Senin (18/3/2019) di lapangan upacara Kantor Pusat BKN, Jakarta.

Haryomo menambahkan kenaikan gaji PNS kali ini dinaungi dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 yang telah diterbitkan Pemerintah pada 13 Maret 2019.
Haryomo mengatakan untuk dapat menghitung besaran gaji yang didasarkan pada jabatan dibutuhkan suatu analisa yang disebut sebagai evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan ini harus dimiliki oleh seluruh instansi dan ini penting karena merupakan salah satu yang harus dipenuhi untuk kepentingan reformasi birokrasi.

Pada kesempatan itu, Haryomo juga mengingatkan perihal _deadline_ 30 April 2019 dalam melakukan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal itu, sambung Haryomo tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB dan sebelumnya juga tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menteri PANRB) dan Kepala BKN tentang Penanganan ASN yang terlibat Tipikor. “Terkait itu saya meminta seluruh unit kerja BKN baik di lingkup BKN Pusat maupun Kantor Regional untuk segera melakukan koordinasi terhadap instansi dan Pengadilan Negeri setempat agar tidak ada lagi PNS pelaku Tipikor yang sudah dijatuhi hukuman BHT masih aktif bekerja dan menerima gaji plus tunjangan kinerja. Lakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH dan segera laporkan,” tegas Deputi. dwi/elisa