25
Jun

Jatuhi Hukuman Disiplin Berat Bagi PNS Menghina, Menghasut, dan Membenci 4 Pilar Kebangsaan!

Jakarta-Humas BKN, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto menegaskan kembali bahwa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti menyebarluaskan berita hoax, yang bermuatan ujaran kebencian terkait dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) merupakan suatu pelanggaran disiplin dan dapat dijatuhi hukuman disiplin. Pernyataan tersebut disampaikan Haryomo usai menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Penangkalan Paham Radikalisme di Perguruan Tinggi, Senin (25/6/2018) di Kantor Kementerian Ristek dan Teknologi Jakarta.

Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto

Sebagai upaya preventif atas potensi gangguan ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PNS, lebih jauh disebut radikalisme, Deputi PMK BKN meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar membina dan mengawasi seluruh PNS di lingkungannya. Pembinaan dan pengawasan meliputi integritas, loyalitas, dan memegang teguh 4 pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, tandas Haryomo.

Selanjutnya disampaikan bahwa apabila terjadi indikasi adanya aktivitas dan kegiatan yang mengarah atau berpotensi akan mengganggu ketertiban dan dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya harus segera ditindaklanjuti. Lakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Jika terbukti, jatuhi hukuman disiplin, tegas Haryomo.

Selanjutnya Haryomo Dwi Putranto juga menyampaikan bahwa kegiatan radikalisme pada PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Kegiatan tersebut salah satu di antaranya yaitu mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta Pemerintah. Pelanggaran dalam masalah itu PNS harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, pungkasnya. bal