12
Apr

JFT Merupakan Pilihan Jenjang Karir

Jakarta-Humas BKN, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Kamis (11/04/2019). Selain itu, juga digelar persiapan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Instansi Pemerintah Indonesia.

Peserta sosialisasi Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing di Kantor BKN Pusat. doc: kis

Dalam kegiatan yang diikuti oleh perwakilan Biro Kepegawaian dari 30 Instansi Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Herman menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penerapan antara Surat Edaran Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN dan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto . doc: Kis

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa ada tiga jenis jabatan yaitu, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Haryomo menambahkan, ada 198 jenis Jabatan Fungsional dan untuk menjadi Jabatan Fungsional Tertentu ada empat cara yaitu melalui pengangkatan pertama, inpassing, serta melalui perpindahan dari jabatan umum ke jabatan fungsional maupun melalui promosi.

“Trend naiknya Jabatan Fungsional ini karena kurangnya kebutuhan dan diminatinya jenjang karir JF.”ujarmya. Lebih lanjut pada tahapan inpassing, setiap instansi pemerintah melakukan perhitungan kebutuhan perjenjang yang dilakukan pertahun selama 5 tahun sesuai Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018. “Kemudian melantik dan disertai sumpah jabatan yang wajib dilantik untuk JFT pertama kali.”tambahnya. sis/kaw