16
Jul

Kantor Regional II BKN Surabaya, PPSR dan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN jadi Satuan Kerja Terbaik Pengelola Pengaduan Masyarakat

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola Pengaduan Masyarakat, Selasa (16/7/19). Rakor ini dihadiri oleh enam puluh peserta dari Kantor Pusat dan Kantor Regional dengan tujuan menyamakan persepsi para pengelola pengaduan dari lingkup BKN dalam merespons aduan persoalan kepegawaian yang disampaikan publik.

Hadir memberikan pengarahan, Kepala BKN Bima Hari Wibisana yang mengatakan menyatakan “Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian pelayanan yang kita berikan kepada publik. Pegawai yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat dituntut untuk memiliki karakter perubahan seperti percaya diri tinggi, mampu mengenali kekuatan, memperbaiki kekurangan serta mampu melakukan perencanaan dan perubahan”. Lebih lanjut Kepala BKN mengatakan Pengelola Pengaduan harus dapat memetakan aduan yang masuk ke BKN untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.

Di bagian lain, dalam rangka memberikan apresiasi atas pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan BKN, Biro Hubungan Masyarakat memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik dengan kategori pengaduan berjumlah besar, sedang dan sedikit.

Satuan kerja terbaik untuk kategori jumlah pengaduan sedikit yakni Kantor Regional II BKN Surabaya, kategori jumlah pengaduan
kategori sedang yakni Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) BKN dan kategori jumlah pengaduan banyak yakni Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN. Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan berharap prestasi tersebut dapat diikuti oleh satuan kerja lainnya.

Inspektur BKN, A Darmuji yang hadir sebagai narasumber pada Rakor tersebut menegaskan dalam mengelola pengaduan masyarakat, BKN membuat pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKN. Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan budaya pengendalian internal dalam rangka menciptakan pengendalian intern yg andal di lingkungan BKN. “Dalam penguatan pengawasan internal demi mengurangi risiko pelayanan yang kurang baik, Inspektorat BKN fokus pada pengawasan sumber daya internal yakni sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana maupun pelayanan di BKN”, ujarnya. Darmuji berharap Humas BKN semakin responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Kementerian PANRB, Emida Suparti yang juga hadir sebagai narasumber memaparkan mengenai SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Emida menjelaskan SP4N-LAPOR merupakan aplikasi pengaduan nasional yang terintegrasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah seperti Kantor Staf Presiden, Ombudsman Republik Indonesia, Kemenko Polkuham, Kemendagri dan Kominfo. Diketahui, sebanyak 623 instansi Pemerintah telah menggunakan aplikasi ini dan 570 laporan masuk setiap harinya. “Terkait manajemen kepegawaian, laporan masuk akan dikirim ke BKN untuk ditindaklanjuti dengan cepat guna mendapatkan kualitas pelayanan yang baik”. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan terbagi menjadi 3 (tiga), yakni selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif, 14 (empat belas) hari kerja untuk pengaduan yang tidak memerlukan pengawasan dan pemeriksaan lapangan dan 60 (enam puluh) hari kerja untuk pengaduan yang pengawasan dan pemeriksaan lapangan. rat