18
Mar

“Langgar Kewajiban LHKPN, Pejabat Akan Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat”

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2018 tentang LHKPN di lingkungan BKN. Kegiatan yang diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan BKN Pusat dan seluruh Kantor Regional yang menjadi wajib lapor tersebut, digelar di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Senin (18/03/2019).

Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf menyampaikan kepada para wajib lapor untuk patuh pada peraturan dengan melaporkan harta kekayaannya sesuai waktu yang ditentukan. (foto: end)

Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf menyampaikan kepada para wajib lapor untuk patuh pada peraturan dengan melaporkan harta kekayaannya sesuai waktu yang ditentukan. “Ada konsekuensi yang akan diberikan apabila wajib lapor melanggar kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN sesuai Pasal 9 pada Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2018, yaitu akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat”. Saat ini, sambung Sestama, melaporkan LHKPN sudah melalui sistem online, “Jadi laporkan apa adanya dan jujur berapa pun harta yang dimiliki,” jelasnya.

Pipin Purbowati, salah satu tim LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjelaskan bahwa Penyelenggara Negara di lingkungan BKN yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas 12 Jabatan sesuai Pasal 2 pada Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2018. LHKPN sendiri memiliki sifat wajib yang melekat pada jabatan, di mana harta yang dilaporkan tidak hanya milik wajib lapor namun juga harta yang dimiliki pasangan dan anak dalam tanggungan. Pipin juga menyampaikan tujuan dan manfaat dari LHKPN yaitu sebagai instrumen transparansi dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) pada awal menjabat, sebagai instrumen pengawasan selama menjabat dan sebagai instrumen akuntabilitas pada akhir masa jabatan. “Sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

Pada tahun 2018 terdata sebanyak 375 wajib lapor di lingkungan BKN, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yaitu 245 wajib lapor dengan presentase pelaporan sebanyak 39%. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan pelaporan LHKPN di lingkungan BKN dapat meningkat hingga 100%. kaw