09
Apr

Langkah Awal Pengukuran Kinerja ASN: Pastikan Tahu Apa yang Dikerjakan

Jakarta – Humas BKN, Menyoal pengukuran yang tepat untuk mengidentifikasi capaian kinerja ASN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana merujuk pada pertanyaan mendasar perihal apakah ASN sendiri sudah tahu apa yang akan dikerjakan setiap harinya. Ia menilai ukuran kinerja tidak semata persoalan seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi semestinya berorientasi pada kualitas hasil kerja.

Performance bukanlah kegiatan, tapi soal kualitas yang dihasilkan, tidak mudah mengukur itu. Namun pastikan terlebih dahulu setiap ASN tahu apa yang harus dikerjakan setiap harinya, itu langkah awal pengukuran kinerja sebelum bicara soal nilai capaian kinerjanya,” imbuhnya saat membuka Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai ASN pada instansi daerah yang berada dalam wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VII BKN Palembang yang berlangsung di Hotel BW Suite Belitung pada Senin, (08/04/2019) dan dihadiri Kepala Kanreg VII BKN Palembang dan Direktur Kinerja ASN.

Sebelum mengukur capaian kinerja, Kepala BKN menekankan pentingnya menetapkan target organisasi. Menurutnya untuk menyusun indikator penilaian kinerja ASN di Kabupaten/Kota misalnya harus berdasarkan target pembangunan daerah supaya bisa menentukan kompetensi SDM yang dibutuhkan, dan membuat ukuran pencapaian.

Dari aspek regulasi, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto mengatakan pembentukan sistem pengukuran kinerja diawali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS yang mengharuskan adanya perubahan pola penilaian kinerja dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bergeser ke penilaian berbasis kinerja.

Haryomo menjelaskan bahwa pergeseran pola itu juga dilakukan atas amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diteruskan dengan pembentukan PPP 46/2011 dan ditindaklanjuti secara teknis melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013. Ia juga menyampaikan pelaksanaan PP 46/2011 sudah dilakukan BKN sejak tahun 2014, sehingga terbentuklah gagasan menciptakan instrumen pengukuran kinerja. Baru pada tahun 2016 BKN lakukan uji coba aplikasi Daily Evaluation System (DES) yang selanjutnya dikenal dengan sistem e-Kinerja.

Ada beberapa manfaat pengukuran berbasis e-Kinerja yang menurut Haryomo tidak sekadar sebagai aplikasi penilaian, tetapi membantu organisasi melakukan pembinaan sekaligus memantau kinerja ASN di lingkungan instansinya secara periodik. Dari kacamata makro, menurutnya sistem e-Kinerja ini membantu setiap instansi pengguna untuk terlibat dalam penyusunan database kompetensi ASN yang diamanatkan ke BKN.

Terakhir Haryomo menyampaikan bahwa sudah ada 169 instansi pusat dan daerah yang meminta dan memanfaatkan sistem e-Kinerja ini sebagai alat ukur penilaian kinerja pegawai di instansinya. Adapun tujuan pertemuan sosialisasi yang berlangsung 08–10 April ini untuk menerima saran/masukan untuk mengevaluasi secara berkala kendala yang dihadapi dengan pemanfaatan e-Kinerja. des