26
Mar

Mulai dari Netralitas ASN hingga P3K Jadi Bincang Hangat Rakor Kepegawaian Se-Kaltim

Banjarmasin – Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana kembali menekankan perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap menjadi salah satu sorotan publik.

Menanggapi beberapa pemberitaan kasus ASN tidak netral yang marak di media massa, Bima meminta agar ASN kembali pada fungsinya sebagai ASN, jangan sampai menjadi bagian provokasi di tengah hiruk-pikuk pemilihan umum. Menurutnya, pentingnya penegakan netralitas ASN mengingat tugasnya bersentuhan dengan pelayanan publik yang notabene berasal dari beragam latar belakang.

Pesan tersebut disampaikan Kepala BKN pada Rapat Koordinasi Kepegawaian se Kalimantan Timur Tahun 2019 dengan mengusung pembahasan “Mewujudkan ASN yang Netral, Profesional, Berintegritas, dan Berani untuk Kaltim Berdaulat” yang dihadiri oleh perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov kaltim, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab Kutai Barat, Kab Kutai Timur, Kab Paser, Kab Penjajam Paser Utara, Kab Berau, Dan Kab Mahakam Ulu yang berlangsung Senin, (25/03/2019) di Ballroom Hotel Jatra, Balikpapan.

Pada Rakor yang dibuka oleh Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Ibu Plt Sekda Kaltim, Meiliana ini juga berlangsung penyerahan pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan pengangkatan CPNS secara simbolis oleh Kepala BKN kepada masing-masing perwakilan BKD yang hadir.

Selain pembahasan netralitas ASN, dalam Rakor juga disampaikan materi di bidang kepegawaian terkini oleh Deputi BKN Bidang Pembinana Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto. Sesi pemaparan dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipimpin perwakilan Kantor Regional VII BKN Banjarmasin.

Adapun pertanyaan yang paling banyak menjadi sorotan peserta yakni menyangkut PNS terlibat tindak pidana korupsi beserta konsekuensi hukumnya, dan perihal regulasi yang mengatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Bersama Kepala BKN, turut hadir mendampingi Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin Ramdani, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi dan Pasca Diklat Aswin Eka Adhi, dan salah satu komisioner Komisi ASN (KASN) Tasdik Kinanto. des/van