12
Sep

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jadi Standar Minimal Proses Keuangan di BKN

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/09/2019). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Kepala BKN, Bima Haria Wibisana beserta Menteri dan Pimpinan dari 43 Kementerian/Lembaga yang telah meraih Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakernas tersebut digelar dalam rangka optimalisasi informasi keuangan di era digital untuk Indonesia Maju yang sesuai dengan kondisi dan tantangan penggunaan sumber daya serta keuangan secara akuntabel. Opini WTP yang telah diraih baik Instansi Pusat maupun Daerah merupakan bentuk komitmen pengelola keuangan Negara dalam menggunakan serta mengoptimalkan keuangan Negara dengan transparan dan akuntabel. Selain opini WTP, Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan memberikan apresiasi pada Instansi yang telah melakukan pengelolaan BMN dengan sangat baik. “Penghargaan opini WTP dan pengelolaan BMN ini bukanlah suatu akhir pencapaian, tetapi sebagai masukan atau feedback guna melakukan perencanaan anggaran yang berkualitas,” ungkap Sri Mulyani.

Kepala BKN dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangga atas apresiasi opini WTP yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada BKN sejak 2009 hingga 2018. Bima mengungkapkan, pencapaian tersebut harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan menjadikan opini WTP sebagai standar minimal dari proses keuangan di BKN. Bahkan, BKN memiliki target baru yaitu harus menyabet penghargaan pengelolaan BMN 10 tahun berturut-turut seperti opini WTP. Tentunya, diperlukan upaya serius untuk mencapai target tersebut dan dapat dimulai dari menginventarisasi seluruh BMN yang ada di BKN. “Terima kasih seluruh pegawai BKN yang telah bekerja sama dalam meraih opini WTP dan tetap terus berupaya untuk memperbaikinya menjadi lebih berkualitas,” tutur Kepala BKN saat ditemui oleh tim Biro Humas BKN.

Dalam Rakernas tersebut turut disampaikan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 81 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta 439 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) turut mendapatkan opini WTP. Hal tersebut akan terus ditingkatkan mengingat keuangan Negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, serta pemerataan yang semakin kuat. kaw