08
Feb

“P2K BKN, Bagian Upaya Percepatan Pembangunan Bidang SDM Aparatur”

Jakarta-Humas BKN, Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) ASN BKN mendapat mandat dalam pelaksanaan proses penilaian kompetensi untuk ASN, dalam upaya menjalankan konsep manajemen kepegawaian berbasis merit sistem. “BKN dalam hal ini Puspenkom ASN harus mampu memberikan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya penilaian kompetensi yang adil dan merata bagi semua PNS. Paradigma yang berkembang saat ini adalah bahwa penilaian kompetensi menghabiskan biaya yang banyak serta hanya dapat diakses di kota-kota besar. Lalu, bagaimana dengan ASN yang berada di daerah timur Indonesia khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat? Akankah mereka juga bisa mendapatkan pelayanan kepegawaian khususnya dalam hal penilaian kompetensi bagi ASN-nya?” tanya Kepala Puspenkom BKN, Purwanto kepada humas BKN retoris, Jumat (8/2/2019).

Purwanto kemudian memberi jawaban atas pertanyaaan-pertanyaan tersebut dengan menjabarkan rencana aksi Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) yang akan dilakukan Puspenkom ASN BKN. “Konsep kegiatan P2K berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepegawaian kepada ASN di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat demi pemerataan pelayanan kepegawaian serta sebagai upaya percepatan pembangunan khususnya di bidang SDM aparatur di kedua provinsi tersebut”. Tujuan kegiatan P2K, sambung Purwanto, untuk mendekatkan layanan kepegawaian kepada ASN di lingkungan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang secara lebih spesifik terkait dengan proses penilaian kompetensi, agar potensi dan kompetensi (pemetaan) ASN di lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diketahui.

Bentuk kegiatan P2K, sambung Purwanto, berupa kegiatan assesement (penilaian kompetensi) kepada pegawai pejabat pengawas di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat. Kegiatan P2K akan menyasar 1000 ASN pejabat pengawas di 17 lokus. “Metode penilaiannya terdiri atas psikometri, simulasi in basket dan wawancara kompetensi. Kegiatan P2K melibatkan sejumlah 136 asesor dari 36 instansi baik pusat maupun daerah”.

Lebih lanjut Purwanto mengatakan kegiatan P2K dibagi ke dalam 2 tahap. Tahap pertama akan dilaksanakan tanggal 11-16 Februari 2019 dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Februari – 2 Maret 2019. Untuk tahap pertama akan dilaksanakan di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Sedangkan untuk pelaksanaan tahap kedua akan dilakukan di Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Kaimana. dep/Tim Pelaporan dan Evaluasi Puspenkom BKN