23
Apr

Pelayanan Informasi Publik di Era Industri 4.0 Butuh Humas 4.0

Jakarta – Humas BKN, Komitmen Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk mengawal pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang prima kini memasuki babak baru seiring munculnya revolusi industri 4.0. Era industri 4.0 berdampak terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Hal itu disampaikan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, saat membuka acara Forum Tematik Bakohumas Ombudsman RI dengan tema Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik di Era Industri 4.0, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Amzulian melanjutkan, peran pengawasan Ombudsman RI bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. “Saat ini, negara-negara skandinavia menempati urutan teratas dalam hal good governance. Transparansi pelayanan dan informasi publik, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Untuk itu, kita harus mengejar hal itu,” ucapnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana mengatakan jika tantangan baru terhadap keterbukaan informasi seiring era industri 4.0 sudah di depan mata. “Pada dasarnya, informasi merupakan hak setiap manusia. Untuk itu, pemerintah selaku pelayan publik harus segera beradaptasi dengan kebutuhan dan karakter keterbukaan informasi di era yang baru ini,” katanya.

Di saat yang sama, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad menjelaskan karakter informasi pada era industri 4.0 berbeda dengan sebelumnya. “Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan yang lainnya akan berimplikasi terhadap proses pelayanan komunikasi dan informasi publik,” ucapnya.

Selain itu, pola masyarakat juga mengalami perubahan dalam mencari informasi. “Alat yang digunakan masyarakat pada era 4.0 akan semakin berbasis teknologi informasi. Sehingga, era industri 4.0 butuh Humas 4.0 yang melayani hubungan dan informasi berbasis teknologi informasi, bukan lagi konvensional,” tutupnya. ber