06
Jun

Pelayanan Kepegawaian dan Assessment PNS Wilayah Papua dan Papua Barat Kembali Jadi Program RKP BKN di Tahun 2019

Jakarta – Humas BKN, Pelayanan kepegawaian dan assessment PNS untuk wilayah Papua dan Papua Barat masih menjadi salah satu program dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara tahun 2019. Hal itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

RDP Komisi II DPR (foto : ika)

Bima menyampaikan, selain program khusus bagi PNS di wilayah Papua dan Papua Barat, pada Pagu Indikatif BKN tahun 2019 yang berjumlah Rp. 620.129.303,-, BKN juga merencanakan 7 (tujuh) program lainnya yakni Pemetaan kompetensi JPT dan ASN, Penyediaan data pelanggaran disiplin ASN, Pengembangan instrumen dan pengukuran indeks profesionalitas ASN, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN, Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja ASN terintegrasi dan Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kepegawaian.

Bima menambahkan, “Seluruh program pada RKP yang akan dilaksanakan oleh BKN pada tahun 2019 didasari oleh fungsi BKN sebagai pembina, penyelenggara dan penyimpanan informasi manajemen ASN.” ber