21
Agst

Pemerintah Beri Kesempatan ASN Upgrade Kapasitas Diri Lewat Program Double Degree

Jakarta – Humas BKN, Sebagai langkah awal untuk memenuhi visi Indonesia lima tahun ke depan soal pengembangan sumber daya manusia (SDM) termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan roda pemerintahan, pemerintah meluncurkan konsep peningkatan kapasitas ASN melalui program Double Degree dengan menggandeng Universitas dalam negeri dan luar negeri.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana bersama pimpinan Kementerian/Lembaga khususnya institusi bidang ASN mendukung program ini segera terealisasi.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana bersama pimpinan Kementerian/Lembaga khususnya institusi bidang ASN mendukung program ini segera terealisasi sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Untuk tahap awal pemerintah masih melibatkan dua universitas dalam negeri yaitu Universitas Indonesia (UI) mewakili Indonesia bagian barat dan Universitas Hasanuddin (Unhas) mewakili Indonesia bagian timur. Sementara untuk perwakilan universitas luar negeri, pemerintah menggandeng The University of Melbourne dari Australia dan Victoria University Wellington dari New Zealand.

Menteri PANRB Syafruddin saat membuka kegiatan “Launching dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN dalam mendukung Reformasi Birokrasi”

Menteri PANRB Syafruddin saat membuka kegiatan “Launching dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN dalam mendukung Reformasi Birokrasi” yang berlangsung Rabu, (21/8/2019) di Westin Hotel Jakarta, juga berharap program ini merupakan inisiasi awal yang berkelanjutan untuk membuka ruang bagi ASN meningkatkan kapasitas diri khususnya dalam hal pendidikan, sekaligus menindaklanjuti visi Indonesia dalam peningkatan SDM, termasuk di dalamnya profesi ASN yang bertugas menjalankan roda pemerintahan.

Secara spesifik ASN yang mengikuti program Double Degree ini akan menempuh pendidikan selama satu tahun di dalam negeri dan satu tahun di luar negeri. Tujuannya agar ASN tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pemerintahan dan birokrasi melalui perspektif nasional, tetapi juga berkesempatan belajar tentang e-Government dan kebijakan publik lewat perspektif global. Adapun untuk teknis pelaksanaan program dan pembiayaan akan melibatkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. des