04
Sep

“Penghitungan Kebutuhan JFK Wajib Dilakukan Sebelum Ajukan Inpassing”

Jakarta – Humas BKN, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Peraturan Kepala (Perka) BKN tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Mutasi Aris Windiyanto saat membuka sosialisasi Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Sosialisasi Perka BKN no. 12. (foto: sugeng)

Sosialisasi Perka BKN no. 12. (foto: sugeng)

Aris melanjutkan, Perka BKN yang sudah berlaku sejak Bulan Juli 2017 tersebut, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK).

DSC_73731

Aris Windiyanto saat membuka sosialisasi. (foto: sugeng)

“Ada beberapa tahapan dalam tata cara penetapan kebutuhan JFK, di antaranya yakni 1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Asesor SDM Aparatur per jenjang jabatan, 2) Hasil penghitungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Instansi Pembina melalur e-formasi, 3) Berdasarkan hasil penghitungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, BKN sebagai Instansi Pembina melakukan validasi data kebutuhan jabatan fungsional per jenjang,” jelas Aris, di hadapan peserta sosialisasi yang berasal dari Kantor Regional BKN dan Badan Kepegawaian Daerah. berry