12
Okt

Penuntasan Sengketa Kepegawaian Perlu Telaahan Secara Cermat

Para pejabat dari instansi terkait mengikuti prasidang Bapek.(Foto: Aman)

Jakarta-Humas BKN, Penuntasan sengketa kepegawaian memerlukan telaahan secara cermat baik dari aspek regulasi kepegawaian maupun dari aspek-aspek terkait lainnya. Hal ini agar Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dapat mengambil keputusan yang akurat terhadap berbagai sengketa kepegawaian. Arahan ini ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana selaku sekretaris Bapek kala memimpin prasidang Bapek di lantai 2 gedung I BKN Pusat Jakarta,Kamis (12/10).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku sekretaris Bapek memimpin prasidang Bapek. (Foto: Aman)

Pada kesempatan yang sama, Asisten Sekretaris Bapek, Julia Leli Kurniatri, mengartikulasikan bahwa prasidang Bapek kali ini membahas 32 kasus sengketa kepegawaian di sejumlah instansi pemerintah. Dalam prasidang tersebut, kasus-kasus yang terjadi bisa diklasifikasikan menjadi sejumlah kategori, yakni 13 kasus tidak masuk kerja, 7 kasus penyalahgunaan narkotika, 1 kasus pemalsuan dokumen,1 kasus penyalahgunaan wewenang, 2 kasus penipuan, 1 kasus PNS menjadi anggota partai politik, 3 kasus perbuatan asusila, 2 kasus PNS wanita menjadi istri kedua, serta 2 kasus gratifikasi. “Ketidakhadiran pegawai masih menjadi kasus yang acapkali terjadi, “imbuhnya.

Asisten Sekretaris Bapek Julia Leli Kurniatri beserta jajaran mengikuti prasidang Bapek.(Foto: Aman)

Selain dihadiri Sekretaris dan Asisten Sekretaris Bapek, Prasidang Bapek ini diikuti oleh para pejabat dari kementerian PAN RB, Sekretaris Kabinet, Badan Intelijen Negara, Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung, serta Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. (Aman)