04
Apr

Persiapan Pemilu 2019, Humas Pemerintah Berperan Penting Mencegah Penyebaran Berita Hoaks

Jakarta-Humas BKN, Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan serentak pada 17 April 2019 mendatang, Anggota Komisi Pemilihan Umum Pramono mengklarifikasi sejumlah berita hoaks yang telah menyebar di masyarakat dalam Forum Tematik Bakohumas yang digelar Kementerian Luar Negeri, dengan mengangkat tema Regulasi dan Kebijakan Pemilihan Umum RI Tahun 2019, Kamis (04/04/2019), di Gedung Kemenlu Jakarta.

“Pertama, isu ada 17 juta pemilih dengan gangguan sakit jiwa. Namun, tercatat hanya 54.295. Selain itu, isu sistem KPU diretas, ingat penghitungan suara, sesuai dengan UU No. 07 Tahun 2017, dilakukan manual (paperbased) yang memakan waktu hingga 35 hari. Untuk itu, KPU membuat aplikasi Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang memindai formulir yang berisi hasil penghitungan suara pemilu di tempat pemungutan suara (TPS),” papar Pramono.

Pramono menambahkan bahwa maraknya berita mengenai video kontainer berisi 70 juta surat suara yang sudah tercoblos, faktanya, video tersebut diambil saat Pilkada di Tapanuli Utara dan pelaku hoaks sudah ditahan dan akan menjalani proses hukum. “Untuk itu, peran dan fungsi Humas Pemerintah menjadi vital dalam proses Pemilu 2019 untuk mencegah penyebaran berita hoaks,” ujarnya.

Menanggapi banyaknya hoaks terhadap persiapan pelaksanaan Pemilu, Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu Wajid Fauzi meminta keterlibatan peran Humas Kementerian/Lembaga untuk ikut melakukan counter pemberitaan untuk meminimalisasikan dampak hoaks yang beredar masif di media sosial.

Untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri, Wajid selaku Ketua Pokja Pemilihan di Luar Negeri (PLN) mengatakan bahwa pihak Kemenlu tengah menyiapkan sejumlah logistik Pemilu.

Kemenlu juga menyiapkan 130 Pos Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri (PPLN) di 96 Negara. Dari total 130 PPLN terhitung sepuluh negara dengan jumlah pemilih terbanyak, di antaranya seperti Kuala Lumpur dengan jumlah 558.873 WNI, Taipei (277.065 WNI), dan Hongkong (180.232). mia/des