26
Jun

Puspenkom BKN Kembali Gelar Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat JPT dan Administrator

Yogyakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN kembali melakukan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi bagi pejabat JPT dan Administrator. Kegiatan kali ini berlangsung paralel untuk wilayah Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Sebanyak 162 orang JPT dan Administrator di wilayah Kanreg I BKN Yogyakarta dan 139 orang JPT dan Administrator wilayah kerja Kanreg VIII Banjarmasin mengikuti putaran kedua Talent Pool 2019.

Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Dra Anjaswari Dewi dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring pimpinan atau pejabat yang memiliki integritas, kompetensi, dan mampu mengelola segala perbedaan budaya, latar belakang suku dan agama, serta kepentingan seluruh elemen bangsa. Lebih lanjut Anjaswari kegiatan penilaian yang akan berlangsung dari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 hingga Kamis, 27 Juni 2019 merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh BKN untuk membantu instansi daerah menyusun profil PNS dengan menyediakan data-data atau profil pejabat yang akan menduduki atau sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme penilaian yang objektif dan transparan.

“Penyediaan data atau profil kompetensi dilakukan salah satunya melalui kegiatan penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator tahun 2019 ini. Hasil Talent Pool nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memetakan pejabat pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya atau sebagai bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada jabatan yang lebih tinggi,” jelas Anjas. Sementara itu Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Dr Purwanto dalam pengarahannya menyampaikan bahwa dalam Undang-undang ASN dalam pasal 51 disebutkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. “Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Konsekuensinya dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan dilakukan terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola Pemerintahan yang baik,” jelas Purwanto.

Purwanto melanjutkan, untuk menyediakan data kompetensi, kegiatan penilaian potensi dan kompetensi ini menjadi penting dan strategis. Hal tersebut juga sejalan dengan tugas BKN di antaranya dalam membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah. “Selain itu BKN juga bertugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif. Hasil penilaian potensi dan kompetensi ini nantinya diharapkan menjadi salah satu sumber data untuk pengisian informasi kepegawaian yang berbasis kompetensi”.

Lebih lanjut Purwanto menyampaikan dalam rangka melaksanakan tugas BKN tersebut Pusat Penilaian Kompetensi ASN selain melakukan kegiatan Talent Pool yang sudah berlangsung sejak tahun 2015, setidaknya akan melakukan dua strategi yaitu pelaksanan rapid assessment dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pembinaan Lembaga Penilaian Kompetensi yang akan diatur dalam Peraturan BKN tentang Pembinaan Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi. Dengan dua strategi ini diharapkan penyediaan data profil kompetensi ASN dapat lebih cepat diwujudkan. bun