14
Agst

Tindaklanjuti Komitmen Realisasi Reformasi Birokrasi, BKN Fasilitasi Evaluasi SAKIP, RB dan ZI pada 4 Kedeputian

Jakarta – Humas BKN, Menindaklanjuti komitmen realisasi program Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan lembaga pemerintahan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memfasilitasi penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas, Rabu (14/8/2019) di Kantor Pusat BKN. Terdapat empat kedeputian yang menjadi objek evaluasi, yaitu Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kepegawaian, Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian, dan Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka). Evaluasi dilakukan oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB).

Salah satu perwakilan dari Kementerian PANRB, Aan Syaiful Ambia, menyampaikan tujuan utama dari evaluasi RB bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Evaluasi hari ini mendiskusikan perubahan birokrasi BKN yang terjadi saat ini dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk peningkatan kinerja di seluruh area perubahan. Tujuan akhir yang kami harapkan adalah peningkatan pelayanan publik,” tuturnya.

Dengan didampingi tim RB BKN dari masing-masing kelompok kerja (Pokja), kepada tim evaluator Direktur Kinerja ASN Neny Rochyany mengungkapkan beberapa hal terkait perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilakukan Kedeputian PMK. “BKN sudah melakukan beberapa perubahan. Ini sebagai wujud komitmen kami bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus menyeluruh dan terintegrasi dengan berbagai unit kerja serta kantor regional. Secara garis besar evaluasi yang kami lakukan dimulai dengan review rencana strategi (Renstra), karena beberapa tahun terakhir kami menemukan beberapa indikator kinerja belum berorientasi pada hasil,” jelasnya.

Kinerja individu, sambung Neny dapat ditingkatkan dengan menentukan indikator yang berorientasi pada hasil. Kinerja individu akan berpengaruh besar terhadap kinerja organisasi. Neny menambahkan, “Untuk melakukan perubahan kami mengacu pada review Renstra. “Hasilnya akan menjadi bahan untuk menyusun kebijakan selanjutnya. Dari pada proses itu kami tentukan objektif atau tujuan yang ingin dicapai, peta strategi dan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Jangka panjangnya kita bisa memeroleh data kinerja PNS untuk kebutuhan mutasi dan kebutuhan kepegawaian lainnya”.

Sementara itu dalam evaluasi SAKIP, RB dan ZI pada Kedeputian Mutasi BKN diungkapkan bahwa telah terwujud sejumlah inovasi layanan seperti didirikannya Pelayanan Kepegawaian Terpadu (PKT) dan penerapan program less papper pada layanan kenaikan pangkat dan pensiun. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Mutasi BKN Aris Windiyanto saat membuka kegiatan evaluasi.

Pada pelaksanan kegiatan itu, Aan mewakili tim evaluator mengatakan “Meski seluruh kedeputian telah melaksanakan Reformasi Birokrasi, BKN harus terus melakukan perubahan-perubahan menuju pelaksanaan kualitas kerja yang lebih baik dalam sistem pemerintahan. “Evaluasi kali ini bukan proses akhir, artinya perubahan-perubahan masih harus terus dilakukan BKN dengan meninjau kembali hasil evaluasi untuk kemudian diikuti penyusunan langkah perbaikan,” tutup Aan. suf