15
Apr

Upaya Pengendalian Gratifikasi Memerlukan Konsistensi

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi pada Senin (15/04/2019). Kegiatan yang digelar di Kantor BKN Pusat tersebut diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator dan Pengawas dari seluruh Kantor Regional BKN guna memberikan pemahaman mengenai pengertian, jenis serta pelaporan atas tindakan gratifikasi.

Pada kesempatan tersebut Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan, dalam melaksanakan sistem integritas pengendalian gratifikasi dibutuhkan konsistensi yang dilakukan dengan fun dan rileks, namun dapat membangun suatu karakter dan budaya pada saat yang sama. Kepala BKN juga menyampaikan bahwa sosialisasi merupakan tindakan preventif yang lebih banyak dapat mengendalikan permasalahan, dengan harapan pegawai melaksanakannya bukan karena desakan, perintah atau ancaman. “Menjalankan sistem tersebut juga disertai dengan rasa menghargai keberagaman yang ada di Indonesia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, karena berhubungan dengan kualitas pelayanan publik,”tuturnya.

Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syarief Hidayat yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pada Tahun 2018 Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia berada di posisi 38, angka tersebut meningkat satu angka dari posisi sebelumnya pada Tahun 2017. Hal itu disebabkan karena hampir di seluruh wilayah Indonesia masih tidak lepas dari upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk itu, Syarief menghimbau kepada para peserta untuk dapat mendukung upaya pemberantasan tindak pidana tipikor, salah satunya melalui ketaatan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang menjadi kewajiban para wajib lapor. “Selain upaya pengendalian gratifikasinya, sebaiknya juga disertai kode etik untuk para pegawai dalam melaksanakan tugasnya”, tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BKN bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta peserta menandatangani komitmen penerapan pengendalian gratifikasi sebagai dukungan penuh BKN kepada KPK guna memberantas upaya tindak pidana korupsi. Selain itu, sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut akan digelar selama dua hari hingga Selasa (16/04/2019) dengan pembahasan lebih lanjut mengenai gratifikasi dan diskusi peserta. kaw