09
Mei

Wujudkan Pelaksanaan Negara Bebas KKN, BKN Gencarkan Kampanye Pengendalian Gratifikasi

Jakarta-Humas BKN, Demi wujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) gencar mengingatkan pegawai untuk menolak gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan.

Salah satu upaya tersebut dilaksanakan melalui Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (ZI) yang digelar di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Senin (6/5/2019) dan rencananya akan berlangsung hingga Jumat (10/05/2019).

Sekretaris Utama (Sastama) BKN, Supranawa Yusuf mengarahkan pegawai agar hati-hati menyikapi setiap pemberian saat melaksanakan tugas. “Hati-hati apabila orang yang dilayani memberikan sesuatu apalagi di saat kita sedang bertugas,” tuturnya.Terkait Gratifikasi, BKN melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat BKN, telah menerbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BKN. Dalam Pasal 2 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas Kedinasan atau di luar tugas Kedinasan wajib dilaporkan. Tata cara pelaporan gratifikasi sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 6, yaitu:

  1. Pegawai melaporkan secara tertulis penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui unit pengendalian Gratifikasi.
  2. Laporan disampaikan secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi.
  3. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau dengan cara mengunduh pada website Komisi Pemberantasan Korupsi: www.kpk.go.id.
  4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)., paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. Jabatan Pegawai; c. Tempat dan waktu penerima Gratifikasi; d. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan e. Nilai Gratifikasi yang diterima.
  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling larna 7 (tujuh) hari kerja ke unit pengendalian Gratifikasi terhitung sejak tanggal penerimaan Gratifikasi.

Pada kegiatan sosialisasi dan internalisasi tersebut Sestama BKN juga menyampaikan hal lain yang menjadi bentuk implementasi BKN dalam mewujudkan Pemerintah yang bebas KKN, bahwa tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) BKN Tahun 2018 meningkat sebanyak 99,75% dari total 407 wajib lapor dibandingkan presentase Tahun 2017 yaitu 39% dari 245 wajib lapor. kaw