Menu
Call Center021-8093008
Humas021-80882815
Call Center021-8093008
Humas021-80882815

berita

Pendaftaran Online Rakornas Kepegawaian 2019 BKN Dibuka

Jakarta – Humas BKN, 7 hari jelang berlangsungnya kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2019, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, mengatakan pendaftaran keikutsertaan hanya dilakukan melalui laman rakornas.bkn.go.id. “Permasalahan yang mungkin muncul saat pendaftaran daring sudah diinventarisir oleh tim dan disajikan dalam menu Frequently…

Pemkab Kutai Kartanegara Konsultasi Soal Pemberhentian PNS ke BKN
Studi Banding Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin, 10 Pegawai Kemenkumham Kunjungi Sekretariat Bapek BKN

Jakarta-Humas BKN, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima kunjungan 10 pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kantor BKN Pusat, Jakarta pada Jumat (13/09/2019). Pegawai Kemenkumham yang merupakan tim pedoman pengawasan dan penyusun revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2015 berkunjung…

Cuti Melahirkan Bagi CPNS Berlaku Secara Mutatis Mutandis

Jakarta – Humas BKN, Cuti melahirkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan kewajiban CPNS untuk mengikuti masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan surat keterangan dari dokter/rumah sakit, agar CPNS mendapatkan haknya atas cuti melahirkan namun tetap dapat memenuhi persyaratan wajib menjalani…

Sistem Kinerja dan Regulasi Pembayaran Tunkin PNS Jadi Topik FGD Pemkab Kutai Kartanegara ke BKN

Jakarta – Humas BKN, Setelah sebelumnya melakukan konsultasi soal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melanjutkan konsultasi pertemuan dengan BKN untuk benchmark perihal sistem kinerja PNS, baik dari aspek regulasi sampai dengan komponen penilaian yang digunakan. Pertemuan tersebut dikemas…

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jadi Standar Minimal Proses Keuangan di BKN

Pengumuman Terbaru

Government Public Relations