|
Rabu, 22 Mei 2013 10:00 |
 Jakarta-Humas BKN, Rombongan DPRD Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawian Negara (BKN) untuk konsultasi terkait rencana pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Subagian Publikasi Petrus Sujendro di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (... |
|
[selengkapnya]
|
|
Selasa, 21 Mei 2013 16:14 |
 Jakarta-Humas BKN, Semangat Reformasi Birokrasi harus diimplementasikan secara konsisten dalam berbagai layanan kepegawaian. Hal ini perlu dilakukan mengingat besarnya perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Arahan ini disampaikan oleh Kepala BKN Eko Sutrisno pada Seminar Dinamika dan Problematika Reformasi Kepegawaian di Aula lantai 5 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (21/5). Ikut hadir dalam kegiatan i... |
|
[selengkapnya]
|
|
Selasa, 21 Mei 2013 15:13 |
|
Jakarta (Humas BKN). "Awas! Hasil tes dengan CAT ini akan mempengaruhi kedudukan Saudara." Demikian disampaikan Wakil Walikota Serang, Nana Suryana, dalam pembukaan pengukuran kemampuan pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Serang, Selasa 21/5/2013 di Hotel Mambruk Anyer, Banten.Nana Suryana juga mengatakan bahwa tes dengan CAT ini merupakan salah satu bagian dari upaya pimpinan Pemkot Serang untuk mendapatkan dan menempatkan calon pejabat/pejabat struktural yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. Hasil CAT menjadi pertimbangan bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam membuat pertimbangan pengangkatan PNS dalam jabatan. Dengan demikian, Baperjakat mempunyai data yang lebih lengkap dalam membuat pertimbangan.
|
|
[selengkapnya]
|
|
Selasa, 21 Mei 2013 14:59 |
 Jakarta - Humas BKN. Pelaksanaan tes bagi honorer KII menjadi awal pertanyaan dari para anggota DPRD Komisi I Kabupaten Mojokerto yang beraudiensi ke ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa, (21/5). Sebanyak 9 orang wakil rakyat tersebut meminta ketegasan pihak pemerintah terhadap 237 orang tenaga honorer K2 mereka. Selain wacana tes mereka juga menanyakan perihal kelangsungan “karier” honorer yang mengabdi setelah... |
|
[selengkapnya]
|
|
Artikel-artikel sebelumnya...
|
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|