Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
PTT/GTT Kabupaten Purworejo Datangi BKN
Selasa, 02 Februari 2010 22:09

Jkt-HUMAS Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) Forum Revisi 99 kabupaten Purworejo berharap agar diprioritaskan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) apabila Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer jilid 2 disahkan. Hal ini diungkapkan dalam audiensi antara Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ruang Rapat Gedung II Lt. 2 BKN, Senin (1/2).

Rombongaan yang berjumlah 22 orang tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat, Kepala Subdit.Perundang-Undangan Bambang Hari Samasto, Kasubdit Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Sukamto, dan Kasubdit Pengadaan I Endang H..

Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat memberikan penjelasan terkait tenaga honorer, GTT/PTT yang tidak masuk database.

Dalam konsultasinya, Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan terdapat lebih dari seribu tenaga PTT dan GTT yang tertinggal atau teranulir PP 48/2005 dan PP 43/2007. Hal ini terjadi karena keterlambatan penyerahan data sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BKN, yakni 30 Juni 2006.

Perwakilan GTT/PTT revisi 99 Kabupaten Purworejo menyampaikan aspirasi untuk diangkat menjadi CPNS.

Menanggapi permasalahan tenaga honorer ini, Sukamto menegaskan bahwa faktor kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian data menjadi dua aspek penting. Dalam hal ini BKN sudah memberikan rambu-rambu tentang pendataan tenaga honorer. Sedangkan Bambang Hari S. menambahkan jika memenuhi persyaratan dalam PP 48/2005 dan PP 43/2007, tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS. Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat menyatakan bahwa memang terkadang ada ketidakakuratan data tenaga honorer yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tumpak berharap para GTT dan PTT bersabar menunggu regulasi pemerintah tentang tenaga honorer