Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Pengawas Pemerintahan Harus Profesional
Kamis, 25 Februari 2010 20:29

Jkt-HUMAS, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) atau Pengawas Pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari dalam acara Penandatanganan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional (Jabfung) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Angka Kreditnya, Rabu (24/10) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Kepala BKN Edy Topo Ashari (kiri), Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) dan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini beramah tamah sebelum pennandatanganan Peraturan Bersama, Rabu (24/2)

Edy Topo Ashari berharap dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama itu dapat dijadikan titik tolak pengelolaan Jabfung P2UPD yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan. Lebih lanjut Edy Topo menginginkan penanganan Jabfung Pengawas Pemerintahan bisa dilakukan lebih efektif, efisien dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pegawai yang menduduki Jabfung Pengawas Pemerintahan dapat merasakan manfaatnya secara optimal sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional.

Para Tamu undangan terdiri dari pejabat eselon I dan II Kemendagri menyaksikan acara penandatanganan Peraturan Bersama.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa makna terpenting dari acara tersebut yakni wujud kesungguhan tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya melalui penataan regulasi bidang pengawasan dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan Kementerian Dalam Negeri. Dengan lahirnya Jabfung Pengawas Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri untuk pertama kalinya memiliki Jabfung yang dibina secara langsung dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.

Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) dan Kepala BKN Edy Topo Ashari (kanan) menandatangani Peraturan Bersama tentang Pengawas Pemerintahan dan Angka Kreditnya di Kantor Kemendagri, Rabu (24/2).