Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Mem-PNS-kan Guru Honorer Sekolah Swasta, Tidak Ada Regulasinya
Rabu, 06 April 2011 15:22

Jkt-HUMAS, Saat ini belum ada regulasi untuk mengangkat tenaga guru honorer  swasta menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disampaikan Direktur Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) I Bosman Sitinjak saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan di ruang Rapat Gedung I Lt. 2 Kantor BKN Pusat, Rabu (6/4). Kunker diterima oleh Direktur Dalpeg I B. Sitinjak, Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat, Kasubdit Dalpeg III/A Haryono, dan Kasubdit Dalpeg III/c Tris Kuryani.

Kasubdit Dalpeg III/c Tris Kuryani, Direktur Dalpeg I B. Sitinjak, Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat, dan Kasubdit Dalpeg III/A Haryono(depan kiri ke kanan) saat menerima Kunker Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan.

 

Dalam paparan audiensinya Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan Imron Buchori menyampaikan tentang pengaduan Forum Guru Swasta “Forgusta” Kabupaten Pekalongan yang ingin diangkat CPNS seperti rekan mereka para guru honorer di sekolah negeri. “Pengaduan ini didasari adanya guru honorer sekolah swasta  di lingkungan Departemen Agama (Depag) dalam  Database 2005 dapat diangkat menjadi CPNS,” jelas Imron Buchori. Selain itu Imron Buchori juga mempertanyakan kelanjutan proses pendataan terhadap 618 orang Ketegori II (K II) Kabupaten Pekalongan.

 

TEGAS; Direktur Dalpeg I Bosman Sitinjak (paling kiri) saat memberikan penjelasan terkait tenaga honorer sekolah swasta Kabupaten Pekalongan.

B. Sitinjak menjelaskan bahwa belum ada payung hukum untuk mengangkat guru honor maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah-sekolah swasta menjadi CPNS. Namun demikian menurut B. Sitinjak Komisi II DPR RI dan Pemerintah sedang memikirkan regulasi untuk kesejahteraan mereka,. “Perlu payung hukum untuk men-CPNS-kan tenaga honorer. Kecuali guru bantu nasional yang ditempatkan di sekolah swasta. Merekapun untuk bisa di-CPNS-kan harus memenuhi kriteria (MK)” jelas B. Sitinjak. Sedangkan terkait K II, B. Sitinjak menyampaikan bahwa belum ada petunjuk teknis (Juknis) untuk memproses lebih lanjut.

PERLU PENJELASAN; Perwakilan BKN (kanan) menerima Kunker audiensi Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan terkait tenaga honorer.

Menanggapi adanya guru honorer sekolah swasta yang diangkat menjadi CPNS di lingkungan Depag, Tumpak Hutabarat meyakinkan bahwa berdasarkan bukti otentik berkas yang diterima BKN, mereka bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Sementara itu B. Sitinjak menyatakan jikalau memang ada laporan disertai data dan bukti otentik dari lembaga resmi, hal ini dapat ditindaklanjuti oleh BKN. “Jika dari pemeriksaaan terbukti, dampaknya dapat berupa pembatalan sebagai PNS,” tegas B. Sitinjak.

Selain permasalahan tersebut juga diungkapkan bahwa berdasarkan data pada Kedeputian Dalpeg BKN, dari 8 (delapan) orang tenaga honorer K I yang diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan hanya 5 (lima) orang yang dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) sementara 3 (tiga) lainnya Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).(bal)