Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Perlu Ciptakan Sosok SDM Birokrasi yang Profesional dan Memberi Pelayanan Terbaik
Rabu, 20 April 2011 15:36

Jakarta-Humas BKN, Agenda kebijakan reformasi khususnya dalam bidang hukum, peradilan dan birokrasi semakin mendapat perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan lagi. Upaya itu antara lain dengan menciptakan sosok SDM Birokrasi yang profesional yang bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kepala BKN Edy Topo Ashari saat membukan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Status dan Kedudukan Kepegawaian, Selasa (19/4). Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Edy Topo, perlu adanya sistem manajemen yang berbasis kompetensi. Hal ini diantaranya dilakukan dengan pembenahan guna penyesuaian antara kebutuhan jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki, pembinaan dan pengembangan karir jabatan yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan, evaluasi kinerja yang berdasarkan kinerja berbasis merit, serta membangun sistem perencanaan dan rekrutmen yang berdasarkan kebutuhan formasi jabatan yang riil dan standar kompetensi jabatan dengan didukung oleh data dan informasi yang memadai.

Kepala BKN Edy Topo Ashari (kiri) saat memberi pengarahan pada Rakor Penyelesaian Status dan Kedudukan Kepegawaian, didampingi Deputi Bidang Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Sulardi

Pada kesempatan itu Edy Topo juga mengapresiasi Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN yang pada tanggal 5 April 2011 telah mendapatakan sertifikat ISO 9001:2008, yang merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM), dari Badan Sertifikasi QSCert. Perolehan sertifikat ISO merupakan sebuah prestasi sekaligus tantangan apakah sasaran mutu dapat tercapai atau justru mundur pada tahun-tahun kedepan.

Selain pengarahan dari kepala BKN,  Rakor yang dilaksanakan selama tiga hari (19-21/4) di Hotel Grand City (Sri Varita Hotel) juga menghadirkan Deputi Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Sulardi, Direketur Status dan Kedudukan Kepegawaian Theresia Titiek Herwati, dan beberapa pejabat BKN lainnya. Adapun materi yang diberikan diantaranya Kebijakan Manajemen Kepegawaian, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, serta pemaparan terkait Penyelesaian Permasalahan Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Theresia Titiek Herwati saat melaporkan pelaksanaan kegiatan Rakor

Dalam laporannya, Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Theresia Titiek Herwati menjelaskan bahwa sasaran diadakannya Rakor ini adalah terwujudnya penyelesaian permasalahan status dan kedudukan kepegawaian dengan cepat dan tepat. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah adanya  penyamaan persepsi dalam menyelesaikan permasalahan status dan kedudukan kepegawaian antara pengelola kepegawaian di seluruh instansi pemerintahan. Rakor diikuti oleh 56 pejabat dari bidang status kepegawaian dari 12 Kantor Regional BKN dan para beberapa pejabat yang menangani kepegawaian dari BKD. (fhu)