Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Pembenahan Sikap Publik, Perlu Dilakukan Berkesinambungan
Rabu, 15 Juni 2011 11:06

Jakarta, HUMAS BKN-Presiden International Public Relation Association (IPRA) Elizabeth Goenawan Ananto mengatakan pembenahan sikap publik terhadap pemerintah perlu dilakukan secara berkesinambungan. Hal itu disampaikan Elizabeth saat menyampaikan materi tentang Peran Humas, Selasa (14/6) dalam acara Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Elizabeth mengatakan hasil kinerja humas dalam membenahi perilaku publik pun tidak bisa terlihat seketika. “Waktu yang dibutuhkan bisa bertahun-tahun,” jelas Elizabeth.  Peran praktisi humas, jelas dia, dibutuhkan untuk membangun kesadaran publik, memberikan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, membentuk keyakinan, meningkatkan persepsi, mengubah sikap dan mengubah perilaku. Dalam implementasinya, pelaku humas perlu menyusun materi komunikasi, mencari partner yang efektif, melatih juru bicara, memperluas jangkauan penyebaran pesan dan memonitor pelaksanaan diseminasi informasi.  Sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan program-program kehumasan di antaranya kualitas produk, program dan kampanye; keragaman media yang digunakan; frekwensi penyampaian pesan;multikultur, sesuai tidaknya dengan target sasaran komunikasi dan kemasan.

Presiden International Public Relation Association (IPRA) Elizabeth Goenawan Ananto dalam pemaparannya.

Sebelumnya, dalam forum yang sama, Direktur Pengawasan Produksi dan SDA pada Kedeputian Bidang Perekonomian BPKP Djoko Prihardono menyampaikan materi tentang Peran Consulting dan Assurance BPKP dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Pasca-Terbitnya Inpres No 4 Tahun 2011. Pada kesempatan itu Djoko mengatakan sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No: 60 Tahun 2008, peran dan fungsi BPKP adalah melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan Negara yang terdiri atas aspek keuangan dan non-keuangan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas tunggal presiden sebagai pemegang kekuasaan negara untuk tujuan bernegara. Peran dan fungsi itu meliputi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara, review atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Direktur Pengawasan Produksi dan SDA pada Kedeputian Bidang Perekonomian BPKP Djoko Prihardono (kiri) dalam pemaparannya.

Sementara itu Peran BPKP dalam percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2011 yakni pertama, asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Kedua,evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran, ketiga, audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini, keempat, rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. (dep/dey)