Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kedeputian Inka BKN Komitmen Tingkatkan Akurasi dan Updating Data PNS
Kamis, 14 Juli 2011 15:03

Jakarta-HUMAS BKN, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian (Inka) BKN yang baru dilantik Mei lalu, Yulina Nugroho S,N. bertekad membawa kedeputian yang dipimpinnya mewujudkan data PNS yang akurat dan terkini. Hal itu disampaian Yulina dalam kegiatan  Workshop Application Managament & Monitoring and Executive Information System  Training, Kamis (14/7) di aula gedung I Kantor Pusat BKN. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai itu adalah melalui rekonsiliasi data dan membangun komitmen dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam menerapkan  Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian (SAPK). Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala BKN itu akan berlangsung hingga Jum’at (15/7).

 

Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno didampingi Deputi Informasi KepegawaianYulina Nugroho (kiri) dan Direktur Pengolahan Data Iwan Hermanto

Dalam arahannya Wakil Kepala BKN, Eko Sutrisno berharap SAPK dapat terimplementasi dengan optimal dalam mendukung updating dan akurasi data PNS mengingat penyiapan data PNS yang benar dan akurat adalah bagian core business BKN. “Peran Teknologi Informasi sangat penting termasuk dalam pendokumentasian database. Bayangkan, tanpa TI kita akan membutuhkan waktu lama untuk meng-update data PNS dan dengan TI, setiap transaksi data PNS dapat secara otomatis memperbarui kondisi database sehingga senantiasa update,”jelas Waka.  Namun, Waka BKN menambahkan optimalisasi pengimplementasian teknologi informasi  memerlukan perencanaan dan roadmap yang jelas. Kedeputian Inka perlu menyusun roadmap tahapan kemajuan yang ditargetkan akan dicapai setiap.

Terkait penerapan teknologi informasi di lingkungan BKN, Waka mengarahkan seluruh unit terkait agar duduk bersama agar jangan sampai SAPK tidak terterapkan hanya sekadar karena persoalan kesalahpahaman, “Dengan duduk bersama, akan diketahui permasalahan terletak di titik mana. Jikalau karena aplikasi itu tidak bisa digunakan maka silakan aplikasinya dibenahi, dan jika karena personal di satu unit tidak bisa menggunakan karena kurangnya kepahaman, maka perlu dilakukan workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya.”

Para peserta Workshop Application Management dan Monitoring and Executive Information System Training

Lebih lanjut Waka BKN mengatakan penggunaan TI akan mempengaruhi seluruh aspek di BKN. “Jika di Kanreg ada inovasi aplikasi baru, mohon diintegrasikan dengan yang sudah ada, sehingga akan mempermudah dan tidak menyulitkan,” tutur Waka.

Pada kesempatan itu, Direktur Pengolahan Data BKN, Iwan Hermanto mengatakan salah satu aplikasi yang akan diterapkan dalam waktu dekat adalah  Executive Information System. Sistem ini mampu menyajikan data PNS per-kwartal yang  merupakan data akumulasi setiap kwartal. “Sistem ini juga dapat menyajikan rasio antara jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah PNS serta karakteristik PNS yang ada di seluruh Indonesia, baik dalam penyajian nasional maupun per-regional,”ujar Iwan. Sistem ini, sambung dia,  juga dapat menyajikan data PNS yang dirinci pertumbuhannya melalui indikator kelompok umur, jenis golongan ruang, pendidikan, jabatan fungsional, jabatan struktural dll.

Sistem tersebut, jelas Iwan akan terus diluaskan cakupannya hingga meliputi unsur-unsur lain yang ada dalam lingkup  manajemen kepegawaian. “Secara bertahap fungsi akan ditambah sesuai perkembangan yang terjadi,” sambungnya. Sistem tersebut, jelas Iwan sudah dapat diakses oleh para instansi yang sudah diberi izin akses. Apabila ada fungsi yg tidak dapat berproses pihak yang bersangkitan dipersilakan melaporkannya kepada unit Inka agar diperbaiki. (palupi)