Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Honorer Gagal Kategori I, Tidak Menutupi Kemungkinan Kategori II
Senin, 10 Oktober 2011 10:37

Jakarta-Humas BKN, Pembahasan tentang tenaga honorer dan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Klaten merupakan bahan pembahasan dalam audiensi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten ke BKN, awal Oktober ini. Kedatangan rombongan anggota DPRD Kabupaten yang berjumlah 14 orang tersebut diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono dengan didampingi oleh Kasubdit Perencanaan Kompensasi Pegawai Sukamto dan Kepala Sub Bagian Publikasi Petrus Sujendro di Ruang Rapat Mawar Gedung I Kantor Pusat BKN.

 

Menerima DPRD Klaten, (kiri-kanan) Kasubdit Perencanaan Kompensasi Pegawai Sukamto, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol BKN Paryono dan Kepala Sub Bagian Publikasi Petrus Sujendro saat menerima anggota DPRD Kabupaten Klaten.

Salah satu anggota Komisi I DPRD Kabupaten Klaten, M. Agung Suryantoro menanyakan tentang tindak lanjut 7 orang tenaga honorer Kategori I Kabupaten Klaten namun setelah dilakukan verifikasi dan falidasi hanya 4 tenaga honorer memenuhi kriteria (MK).

Terkait hal tersebut, Petrus Sujendro memberikan pemenjelasan bahwa tenaga honorer yang memenuhi kriteria dan memenuhi syarat kelengkapan berkas akan ditetapkan NIP-nya jika PP (Peraturan Pemerintah) sudah ditetapkan. Tenaga Honorer Kategori I yang tidak memenuhi kriteria karena disebabkan oleh sumber pembiayaan Non-APBN/APBD dapat dimasukkan di Kategori II.

Suasana audiensi yang dilaksanakan Ruang Rapat Mawar Gedung I Kantor Pusat BKN.

Sementara menanggapi permasalahan Formasi CPNSD, Kasubdit Perencanaan Kompensasi Pegawai BKN Sukamto menjelaskan bahwa penetapan Formasi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Negara.(Jes/Flo)