Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Menpan-RB Gelar Kunjungan Kerja ke BKN
Rabu, 26 Oktober 2011 13:30

JKT-HUMAS BKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar, Rabu (26/10) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat BKN. Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan kali pertama Azwar Abubakar sejak Presiden melantiknya menjadi Menpan-RB menggantikan EE Mangindaan.

 

Menpan-RB Azwar Abubakar (kiri) didampingi Waka BKN Eko Sutrisno.

Dalam kunjungan ini, Menpan-RB didampingi sejumlah jajaran pimpinan Kementerian PAN-RB antara lain Sekretaris Utama Tasdik Kinanto, Deputi SDM Ramli Effendi Idris Naibaho. Menteri dan rombongan ditemui oleh Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, para pejabat Eselon I dan Eselon II BKN di ruang data gedung I Kantor Pusat BKN.

Pada kesempatan itu Waka BKN menjelaskan secara komprehensif mengenai riwayat BKN yang sebelumnya bernama BAKN, struktur BKN,  tugas-tugas  BKN hingga posisi BKN dalam struktur pemerintahan RI. Waka menjelaskan BKN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sementara dalam hal fungsi, BKN memiliki fungsi pengembangan manajemen kepegawaian;penyusunan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian dan penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintahan dan melakukan pengembangan dan pemeliharaan data serta sistem informasi kepegawaian

Di bagian lain, Menpan dan RB mengatakan dirinya berkomitmen serius melakukan reformasi birokrasi. “Presiden pernah mengatakan reformasi birokrasi jalan di tempat. Karena itu Kemenneg PAN dan RB harus mendorong reformasi itu. Ke depan akan disusun target waktu reformasi birokrasi dan kemudian akan dihitung mundur tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target waktu itu”.

Kepada jajaran pimpinan BKN, Menneg PAN dan RB mengatakan bahwa dirinya membuka diri atas setiap masukan dalam rangka menyusun kebijakan kepegawaian. Ke depan menurutnya juga perlu dipikirkan langkah mengendalikan jumlah PNS agar jangan sampai menjadi beban berat bagi keuangan Negara. (palupi)