Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Pembahasan UU ASN Diperkirakan Rampung 2011
Senin, 28 November 2011 10:53

Jkt-Humas BKN, segenap jajaran Pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengikuti proses pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) antara Pemerintah dan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan-Jakarta, Rabu (23/11). Hadir sebagai wakil pemerintah yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara hadirnya Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno dan beberapa Deputi BKN mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Azwar Abubakar.

Pimpinan Komisi II DPR RI saat menggelar rapat pembahasan RUU ASN dengan pemerintah

MenPAN & RB Azwar Abubakar sebagai wakil pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah sependapat dengan pandangan Komisi II DPR RI terkait pembahasan UU ASN. Menurut Azwar Abubakar walupun nantinya UU ASN ini untuk mengganti maupun merubah UU Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tetapi tetap harus memperhatikan faktor kestabilan dalam implementsinya.

(depan kanan-kiri) Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Aggraeni, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno dan Deputi Dakatsi BKN Sulardi saat menghadiri Pembahasan UU ASN di Komisi II DPR RI

Dari 14 substansi pokok dalam UU ASN tersebut salah satunya yakni konsep manajemen strategis SDM menggunakan pendekatan pengembangan potensi human capital bukan pendekatan administrasi kepegawaian. “Pemerintah sangat sependapat dalam hal ini, karena ini sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh BKN,” jelas Azwar Abubakar.

Wakil pemerintah disalami angota Komisi II DPR RI usai rapat

Selanjutnya pembahsan ke-14 substansi pokok yang memuat 82 Daftar Inventarisisasi Masalah (DIM) akan dibahs oleh Kelompok Kerja (Pokja) Komisi II DPR RI. Pemerintah dan anggota Komisi II berharap dan optimis pembahasan UU ini akan rampung akhir 2011 ini.(bal)