Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI dengan KeMenPAN dan RB, BKN, LAN dan ANRI
Rabu, 23 November 2011 00:00

Jakarta – Humas BKN,  Rapat Dengar Pendapat (RDP)  Komisi II DPR RI dengan  Pemerintah tentang Laporan Hasil Temuan BPK ini, sedianya akan digelar, Senin (21/11) , terpaksa diundur karena pada waktu yang sama sedang ada pertandingan Final Sea Games cabang Sepak Bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia, maka RDP baru dapat terselenggara  pada hari Selasa (22/11).

Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap (kanan) dan Wakil Abdul Hakam Naja memimpin RDP dengan pemerintah

 

Berkaitan dengan Laporan Hasil Temuan BPK RI Semester I tahun 2011 untuk Laporan Keuangan tahun 2010  dan Progress Report pelaksanaan APBN 2011, untuk lembaga pemerintah yang mendapat predikat opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP), dalam hal ini BKN termasuk didalamnya.  DPR memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yang telah dicapai tersebut, namun demikian lembaga – lembaga pemerintah penerima predikat WTP diminta tetap menindak lanjuti masalah – masalah yang menjadi temuan BPK serta melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2011. Demikian arahan Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Pemerintah yang dalam hal ini dihadiri oleh KeMenPAN dan RB, BKN, LAN dan ANRI.

 

(depan kiri-kanan) Deputi Dakatsi BKN Sulardi, Sesma BKN Edy Sujitno, Waka BKN Eko Sutrino dan SesmenPAN&RB Tasdik K saat menghadiri RDP di Komisi II DPR RI

Pada kesempatan yang sama Komisi II DPR RI menyoroti masalah moratorium penerimaan PNS yang sedang berlangsung dan penyelesaian Tenaga Honorer.  Dalam hal moratorium PNS Komisi II DPR RI meminta kepada KeMenPAN & RB dan BKN untuk melakukan kajian yang komprehensif terkait verifikasi dan validasi data mengenai kebutuhan Formasi PNS di seluruh kementrian dan lembaga, sedangkan masalah penyelesaian tenaga Honorer Komisi II DPR RI meminta Pemerintah dalam hal ini Menteri PAN & RB untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang disesuaikan dengan hasil kesepakatan Panja Tenaga Honorer Komisi II DPR RI selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2011.(pet/nur)