Jakarta-Humas BKN, Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BKN selama dua tahun berturut-turut (2009-2010) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu prestasi tersendiri. Namun demikian, perolehan WTP BKN bukan berarti laporan keuangan BKN tanpa catatan, oleh karena itu sasaran ke depan BKN adalah “wajar tanpa catatan apapun “ atau WTC. Hal ini sangat ditunjang dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang benar. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Utama BKN Edy Sujitno saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Rabu (18/1) di Aula BKN lantai 5 Gedung I BKN Pusat Jakarta.

Sekretaris Utama BKN Edy Sujitno (kiri) membukan Bimtek didampingi Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pepen J. Effendi.

Lebih lanjut Sesma menjelaskan, pemahaman terkait proses pengadaan serta kepemilikan sertifikat mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. “ Target yang diharapkan adalah pemahaman dan sertifikasi. Pemahaman semata tanpa sertifikasi maka tidak bisa melakukan apapun, begitupun sebaliknya, sertifikasi tanpa pemahaman juga tidak bermanfaat. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan,” jelas Edy Sujitno. Edy Sujitno mengatakan permasalahan sekecil apapun dalam pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh pada instansi, yakni BKN. Oleh karena itu perlu benar-benar diantisipasi jangan sampai masalah kecil itu timbul dan menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, Edy Sujitno mengharapkan  bahwa perlu juga untuk memperhatikan proses perawatan dan pengelolaan barang dan jasa.

Suharto, Widyaiswara BPKP, sebagai Pembicara sedang memberikan pembekalan terkait

Sementara itu, dalam laporan selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Bimtek, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pepen Julia Effendi menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek dan ujian Sertifikasi ini sengaja dilakukan dengan harapan lebih banyak pegawai yang lulus untuk mendapatkan sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan banyak pejabat yang gagal dalam pelaksanaan ujian yang dilaksanakan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan adanya Bimtek dan ujian sertifikasi ini, jelas Pepen, diharapkan banyak pejabat ataupun pegawai yang dapat memperoleh sertifikasi sehingga layak dan memenuhi syarat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat dari Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bimtek kali ini diikuti 61 peserta termasuk beberapa pejabat eselon II BKN dan dilaksanakan selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/1) dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi pada Jumat (20/1). Selain dari BKN Pusat, Bimtek ini juga diikuti oleh para peserta dari Kantor Regional BKN kecuali Kanreg VI BKN Medan. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa kali ini disampaikan oleh Widyaiswara BPKP Suharto yang akan menyampaikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sekaligus tips-tips dalam pelaksanaan ujian sertifikasi. (fuad-twr)