Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
DPRD Bangka Barat Konsultasi Pengankatan Honorer dan Perekrutan CPNS umum
Senin, 25 Juni 2012 10:09

Jakarta-Humas BKN, dalam kunjungan kerja DPRD Komisi 1 Kabupaten Bangka Barat ke BKN diterima oleh Kabag Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Mawar Gedung 1 Lantai Dasar BKN Jumat 22 Juni 2012, Rombongan yang berjumlah 13 orang ini mengharapkan perekrutan CPNS harus berasal dari putra daerah Kabupaten Bangka Barat, sebab kabupaten Bangka Barat termasuk Daerah Pemekaran baru. Kabupaten Bangka Barat Termasuk Daerah yang kekurangn pegawai sebab dalam beberapa tahun yang lalu pengangkatan CPNS yang lulus banyak berasal dari daerah luar kabupaten sehingga ada yang bekerja baru 2 tahun sudah meminta mutasi ke daerah asalnya.

 

Kabag Humas Tumpak Hutabarat.

Tumpak Hutabarat dalam menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan DPRD Kabupaten Bangka Barat, menegaskan bahwa penerimaan CPNS tidak bisa dibatasi pelamar hanya yang ber KTP Bangka Barat saja, tetapi pelamar dapat diterima dari masyarakat seluruh Indonesia dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. Dan pegawai yang diangkat harus yang terbaik yang dapat membangun daerah. Berkaitan dengan mutasi PPK/DPRD dapat membuat Perda agar bisa membatasi mutasi pegawai sehingga CPNS yang sudah lulus dapat dipertahankan, dan harus komitmen dengan Perda tersebut.

Konsultasi DPRD Bangka Barat (kiri) diterima oleh Kabag Humas Tumpak Hutabarat (kanan).

Berkaitan dengan honorer Tumpak Hutabarat menambahkan lebih lanjut bahwa  untuk K1 akan diangkat menjadi CPNS ditahun 2012 ini, sedangkan untuk K2 ditahun 2013-2014. Tugas BKD untuk melakukan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) untuk kemudian mengusulkan formasi ke Menpan tembusan Kepala BKN. (per/ern/bal/twr)