Jakarta-Humas BKN, Biro Kepegawaian memiliki peran dan fungsi strategis di instansi pemerintah.  Hal ini dikarenakan Biro Kepegawaian bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan dan pengembangan kualitas SDM di suatu instansi. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendukung penuh berbagai program kegiatan yang berimplikasi positif pada peningkatan kompetensi pegawai.  Informasi ini disampaikan oleh Kepala BKN Eko Sutrisno saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian di Aula lantai 5 gedung I BKN Pusat Jakarta, Kamis (28/6). Hadir dalam acara pembukaan ini Sekretaris Utama Edy Sujitno dan Kepala Biro (Karo) Kepegawaian Anie Ratna Santoso.

Kepala BKN Eko Sutrisno (tengah) membuka acara rakor kepegawaian didampingi Sekretaris Utama Edy Sujitno (kiri) dan Karo Kepegawaian Anie Ratna Santoso

Lebih lanjut Eko Sutrisno menandaskan perlunya tiap instansi pemerintah mengidentifikasi secara tepat kebutuhan pegawai yang dibutuhkan saat ini, serta proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun mendatang. Terkait hal ini, pengelola kepegawaian harus melakukan  Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan evaluasi beban kerja.

Eko Sutrisno berharap agar rakor ini dapat membahas permasalahan-permasalahan kepegawaian yang aktual yang terjadi, baik di Kanreg atau pun di pusat. Untuk itu,   para peserta dan panitia hendaknya dapat memanfaatkan rakor ini dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian kegiatan ini berkontribusi nyata untuk kemajuan BKN.

Peserta rakor kepegawaian mendengarkan arahan Kepala BKN Eko Sutrisno

Pada kesempatan yang sama, Edy Sujitno menyatakan bahwa tema rakor ini adalah Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka Efektivitas dan Efisiensi Organisasi di lingkungan BKN. Ada pun tujuannya adalah membentuk persamaan persepsi dan langkah dalam mengelola kepegawaian dengan lebih baik.  Rakor Kepegawaian yang dilaksanakan Kamis-Sabtu (28-30/6) di Hotel Sukajadi Bandung ini diikuti oleh 75 pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja di BKN Pusat dan 12 kantor regional. Ada pun materi yang dibahas antara lain adalah: Monitoring dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi,  Road Map Pengembangan Pegawai, dan Laporan Harta Kekayaan  Penyelenggara Negara. (aman-tawur)