Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kepala BKN: Analis Kepegawaian sebagai Agents of Change
Rabu, 13 Februari 2013 11:14

Jakarta-Humas BKN, Organisasi yang baik adalah organisasi yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) profesional. Dan untuk menciptakan SDM yang profesional diperlukan para pengelola kepegawaian yang profesional dan andal. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BKN Eko Sutrisno mengawali pengarahannya pada Acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Analis Kepegawaian Jenjang Keterampilan dan Keahlian, Selasa (12/2). Diklat tersebut diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKN di Indra Jaya Hotel, Cisarua-Bogor.

Kepala BKN Eko Sutrisno (tengah) menyalami peserta Diklat usai menyematkan tanda peserta.

Eko Sutrisno menekankan bahwa SDM PNS yang profesional dapat diindentifikasi berupa PNS yang mengetahui tugasnya, terampil menyelesaikan pekerjaannya dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya menurut Eko Sutrisno, para Analis Kepegawaian merupakan ujung tombak manajemen PNS sehingga harus memahami manajemen kepegwaian mulai dari rekrutmen, penempatan maupun promosi hingga pemberhentian.

 

Selanjutnya Eko Sutrisno juga menyinggung perlunya memepelajari sistem informasi kepegawaian yang baik. Karena Analis Kepegawaian juga harus menjadi Pengelola Data Kepegawaian yang mumpuni. Dengan demikian data kepegawaian akan akurat dan real time. ”Sehingga tidak akan terjadi, sebagaimana diberitakan di Kompas (9/2), dimana seorang PNS yang sudah meninggal dunia dan yang pernah tertangkap dalam kasus mesum mendapatkan promosi jabatan baru,” terang Eko Sutrisno. Hal tersebut menunjukkan tidak ada pembaharuan sistem informasi kepegawaian. “Updating data tidak dilaksanakan, sehingga kalau daerah tidak melaporkan maka BKN tidak memiliki data kondisi PNS yang up to date,” imbuhnya.

80 Orang Calon Analis Kepegawaian profesional dari beberapa Instansi baik Pusat maupun Daerah.

Eko Sutrisno mengharapkan kepada peserta Diklat untuk menjadi agents of change terhadap citra negatif PNS dan juga harus menjalankan fungsi sosialisasi regulasi kepegawaian di lingkungan kerjanya.(Subali)