Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Tanyakan Hasil ATT, BKD dan Honorer Kab. Bekasi ke BKN
Jumat, 03 Mei 2013 16:04

Jakarta-Humas BKN, Merasa proses Audit Untuk tujuan Tertentu (ATT) terhadap tenaga honorer di Kabupaten Bekasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bekasi mengajak perwakilan honorer konsultasi ke BKN, Kamis (2/5). Kunjungan tersebut diterma Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala BKD Kab. Bekasi Carwinda (kiri) dan Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat.

Kepala BKD Kab. Bekasi, Carwinda menyampaikan bahwa dari 278 data K.I hasil verifikasi dan validasi (Verval) yang diumumkan untuk uji publik, setelah dilakukan ATT kesimpulan Pusat menyatakan hanya 18 orang yang memenuhi kriteria (MK). Berdasarkan penyampaian TMK terhadap 260 orang lainnya antara lain dikarenakan tidak diketemukan dokumen asli (SK-red). Sementara disampaikkan Carwinda, sesungguhnya para tenaga honorer memiliki SK Asli tersebut. “Oleh sebab itulah kami ke BKN menanyakan proses ATT yang mungkin tidak dilaksanakan secara optimal, Tim ATT datang tapi tidak melakukan audit,” papar Carwinda. “Kami menginginkan seluruh honorer K.I Kab. Bekasi yang pernah diumumkan dapat diakomodir,” imbuhnya.

Rombongan Tenaga Honorer Kab. Bekasi.

Menanggapi permasalahan tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa uji publik terhadap K.I hasil Verval menuai banyak sanggahan. Karena banyaknya sanggahan yang masuk, maka Pemerintah (MenPAN & RB-red) mengeluarkan 3 kebijakan antara lain: Verval ulang, Quality Assurnce, dan ATT. Namun demikian menurut Tumpak Hutabarat, apabila hasil ataupun proses ATT tidak sebagaimana mestinya, PPK daerah dapat melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak MenPAN dan RB. “Tapi apabila tenyata tidak memiliki bukti SK Asli ya harus legowo,” jelas tumpak Hutabarat, “Bahkan jika terbukti tidak punya SK, untuk masuk K.II juga ga bisa,” pungkasnya.

 

Pusat Informasi BKN menyebutkan bahwa berdasarkan Surat BKN kepada Kepala BKD Kab. Bekasi Nomor: K.26-30/V.70-2/48 tanggal 26 April 2013 Perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I, ternyata 18 orang honorer MK Kab. Bekasi tersebut diangkat bukan oleh PPK, maka untuk bisa diproses lebih lanjut diperlukan Surat keputusan dari PPK kepada pejabat lain di lingkungan Pemkab. Bekasi yang memiliki otorisasi untuk mengangkat tenaga honorer paling lambat 3 Maret 2013. Subali