Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Selasa, 05 Oktober 2004 18:19

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004

I. PENDAHULUAN
A. UMUM

  1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004, ditentukan bahwa akan dilakukan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk Tahun Anggaran 2004, dengan prioritas untuk mengisi jabatan :
    a. Dosen dan Guru;
    b. Tenaga Kesehatan; dan?
    c. Tenaga Strategis lainnya.?

  2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan secara obyektif, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.?

B. TUJUAN
Keputusan ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang terkait dalam melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004, guna :?
Memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.?
C. RUANG LINGKUP?
Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004 ini, meliputi :?

  1. Perencanaan dan persiapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;?

  2. Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;?

  3. Pengawasan dan pengendalian pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.?

D. PENGERTIAN?
Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan Nomor Identitas Pegawai sampai dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.?

E. PRINSIP PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL?
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, dan terbuka, yang dilaksanakan sebagai berikut :?

  1. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.?

  2. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang tersedia (antara lain Televisi, Radio, Surat Kabar, papan pengumuman).?

  3. Setiap pelamar tidak dipungut biaya.?

  4. Seleksi dilakukan secara objektif, terbuka/transparan, dan serentak di seluruh Indonesia.?

  5. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.?

  6. Materi seleksi menggunakan standar nasional.?

  7. Hasil seleksi diolah dengan komputer dan penetapan peserta seleksi yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka.?


II. PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL?
A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL?

  1. Pembentukan Kepanitiaan?

  • Untuk rnemperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas melalui seleksi/penyaringan yang lebih obyektif, maka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional dibentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan pengorganisasian sebagai berikut :?
    1) Tim Pengarah Nasional, dengan susunan keanggotaan :?

  1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai Ketua merangkap Anggota;

  2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;?

  3. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;?

  4. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

Tim Pengarah Nasional mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan strategi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil secara Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.?

2) Tim Kerja Kepegawaian, dengan susunan keanggotaan antara lain :?

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai Ketua merangkap Anggota ;?

  2. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagaiAnggota;?

  3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, sebagai Anggota;?

  4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, sebagai Anggota;?

  5. Sekretaris Jenderal Departemen Agama, sebagai Anggota;?

  6. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, sebagai Anggota;?

  7. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Anggota;

  8. Deputi III Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Anggota;

  9. Direktur Standarisasi Jabatan dan Formasi Badan Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris.?

Tim Kerja Kepegawaian mempunyai tugas :?

  1. membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam :?
    (1) Menyusun penghitungan alokasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil;
    (2) Mempersiapkan pertimbangan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;?
    (3) Membuat pedoman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;?

  2. Menyiapkan materi ujian untuk tenaga dosen, guru, tenaga kesehatan dan tenaga strategis Jainnya;

  3. MeJakukan sosiaJisasi pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil;?

  4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.?

Untuk melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk panitia seleksi dilingkungannya yang ditetapkan dengan surat keputusan. , Panitia Seleksi Instansi Pusat bertugas menyiapkan dan melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun panduan penyelenggaraan pengadaan/seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.?
Panitia Seleksi Instansi Propinsi/Kabupaten/Kota bertugas menyiapkan dan melaksanakan seJeksi CaJon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berJaku dan menyusun panduan penyeJenggaraan pengadaan/seJeksi CaJon Pegawai Negeri Sipil.?
Panitia Seleksi Jnstansi Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam meJakukan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil agar berkoordinasi dengan Tim Kerja Kepegawaian.?
Susunan kepanitiaan seleksi instansi Pusat dan Propinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yaitu :?
1) Seorang Ketua merangkap Anggota;
2) Seorang Sekretaris merangkap Anggota;?
3) Seorang Anggota.?

  • Apabila panitia seleksi jumJahnya lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

  • Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi panitia harus dipilih yang berkompeten dengan melibatkan pejabat dari unit yang terkait.

  • Tugas panitia seleksi antara lain :?

  1. Menyiapkan jadual kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;?

  2. Menyiapkan naskah panduan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;?

  3. Menyiapkan pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;?

  4. Meminta bahan seleksi yang telah disiapkan oleh Tim Kerja Kepegawaian;?

  5. Menyiapkan sarana dan prasarana;?

  6. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;?

  7. Menerima dan menyeleksi berkas-berkas lamaran;?

  8. Memanggil pelamar yang memenuhi syarat dan memberikan nomor peserta seleksi;?

  9. Melaksanakan seleksi;?

  10. Memeriksa dan menilai hasil seleksi serta menyusun peringkat nilai hasil seleksi bersama-sama dengan Tim Kerja Kepegawaian;?

  11. Menyampaikan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan penentuan yang lulus dan diterima;?

  12. Membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas seluruh pelaksanaan tugas panitia seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan pejabat terkait.?

??? 2.? Penyusunan jadual kegiatan?
???????? Jadual kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan sebagai berikut :
????????